6 Peristiwa Ekonomi Paling Heboh Di Indonesia Tahun 2025

JAKARTA – Beberapa peristiwa hingga Aturan ekonomi penting telah terjadi Di Indonesia Di sepanjang tahun 2025. Peristiwa-peristiwa ini mencakup Aturan makro, perkembangan pasar, dan dinamika sektor riil.

Kini menjelang tutup tahun, SINDOnews mencoba merekapitulasi 6 peristiwa ekonomi penting Di Indonesia Di sepanjang tahun 2025:

1. Kenaikan PPN 12% Bersama Sebab Itu Kado Awal Tahun

Aturan kenaikan tarif Pph Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku Di awal Januari 2025 Di Indonesia membuah heboh. Aturan kenaikan tarif PPN ini didasarkan Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang HPP).

Baca Juga: Kelembagaan dan Aturan Ekonomi

Kenaikan PPN 12% memicu gelombang besar penolakan Sebab banyak pihak merasa bahwa Aturan ini tidak sesuai Bersama Situasi ekonomi Kelompok. Petisi daring bertajuk “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” berhasil mengumpulkan lebih Untuk 100.000 tanda tangan, mencerminkan keresahan yang meluas.

Banyak warga merasa bahwa pemerintah cenderung memilih jalan yang mudah Sebagai Memperbaiki penerimaan Bangsa tanpa Merencanakan dampaknya Di Kesejajaran rakyat. Respon Di petisi ini dapat menjadi ujian Untuk pemerintah Sebagai Menunjukkan kepekaan Di aspirasi Kelompok.

Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus Untuk sebuah diskusi publik mengatakan bahwa jika diterapkan, Indonesia Berencana menjadi Bangsa Bersama tarif PPN teratas Di Organisasiregional bersama Bersama Filipina. “Bersama Sebab Itu kalau Indonesia mencapai 12%, maka Indonesia Berencana menjadi Bangsa Bersama PPN tertinggi Di Asia Tenggara,” katanya.

Hal itu lanjut dia, pasti Berencana membebani Kelompok. Dampak Aturan ini menurutnya Berencana berbeda-beda Di Kelompok, Di mana Kelompok kelas bawah Berencana lebih terkena dampaknya dibandingkan Kelompok kelas menengah-atas.

Di Ri Prabowo Subianto menetapkan bahwa kenaikan tarif PPN Untuk 11% menjadi 12% resmi berlaku per 1 Januari 2025. Ia mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN Bersama Sebab Itu 12% tersebut hanya dikenakan Di Produk dan jasa mewah.

“Sebab itu seperti yang sudah saya sampaikan Sebelumnya Itu dan telah berkoordinasi Bersama Wakil Rakyat RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN Untuk 11% menjadi 12% hanya dikenakan Di Produk dan jasa mewah,” kata Prabowo Untuk jumpa pers Di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

“Ya saya ulangi secara jelas kenaikan tarif PPN Untuk 11% menjadi 12% hanya dikenakan Di Produk dan jasa mewah,” sambungnya.

Di ini, pengelompokkan Produk mewah yang dikenai PPnBM diatur Lebih Jelas Di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020. Terdapat dua kelompok Produk mewah yang dikenakan PPnBM, yaitu kendaraan bermotor dan Produk selain kendaraan bermotor.

Syarat pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotor diatur Untuk Peraturan Pembantu Ri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 yang terakhir diubah Bersama PMK Nomor 42/PMK.010/2022. Di Di Yang Sama, Produk mewah selain kendaraan bermotor diatur Untuk PMK Nomor 96/PMK.03/2021 yang terakhir diubah Bersama PMK Nomor 15/PMK.03/2023.

Terdapat 5 kelompok Produk selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM, yaitu: hunian mewah seperti Rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya; pesawat udara, kecuali Sebagai keperluan Bangsa atau angkutan udara niaga; balon udara; peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali Sebagai keperluan Bangsa; dan kapal pesiar mewah, kecuali Sebagai kepentingan Bangsa, angkutan umum atau usaha Wisata Internasional.

2. Coretax Bermasalah

Sebelum 1 Januari 2025, Coretax DJP menandai hadirnya sistem administrasi perpajakan yang Terbaru dan modern. Sistem yang diberi nama Coretax DJP melayani seluruh administrasi perpajakan mulai Untuk registrasi, penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), pembayaran, dan layanan Sebelum masa Januari 2025 dan seterusnya.