Luhut Sebut PPN 12 Persen yang Ancam Kendaraan Pribadi RI Bakal Diundur

Jakarta, CNN Indonesia —

Penerapan kenaikan Pph Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang menurut undang-undang ditetapkan Di 1 Januari 2025 bakal diundur menurut pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Peningkatan Ekonomi.

Luhut Mengetahui banyak gelombang penolakan PPN 12 persen Untuk berbagai kalangan Di Untuk negeri dan dia juga bilang pemerintah Untuk Menyoroti stimulus seperti Pemberian sosial (Bantuan Kemensos) Untuk Kelompok terdampak kenaikan Pph.

“Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus),” ujar Luhut Pada ditemui Di Jakarta, Rabu (27/11), diberitakan detik.com.

Luhut menuturkan penolakan PPN 12 persen disebabkan Kelompok belum tahu pemerintah Untuk menyiapkan stimulus. Stimulus ini disebut bakal dirapatkan Bersama Pemimpin Negara Prabowo Subianto.

“Lantaran orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (Lalu) Pemimpin Negara putuskan. Kira-kira berkembang Di situ,” tutur Luhut.

Penerapan PPN 12 persen dikatakan harus diiringi stimulus Untuk Kelompok ekonomi sulit dan kelas menengah. Penghitungan soal ini dikatakan Bisa Jadi selesai sampai tiga bulan Hingga Di.

“PPN 12% itu Sebelumnya itu Dari Sebab Itu, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, Bisa Jadi lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (Untuk kelas menengah),” tutur Luhut.

Kenaikan PPN 12 persen Untuk Pada ini berlaku 11 persen telah diatur Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Barang Dagangan Kendaraan Pribadi seperti Kendaraan Pribadi Mutakhir masuk Untuk daftar yang bakal dibebani PPN 12 persen.

Selain PPN 12 persen, industri Kendaraan Pribadi juga bakal Merasakan opsen mulai 5 Januari 2025. Opsen adalah pungutan tambahan Pph yang dilakukan pemerintahan kabupaten atau kota.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengemukakan penjualan Kendaraan Pribadi Mutakhir Di tahun Di bisa anjlok sampai 500 ribu unit bila PPN 12 persen dan opsen diberlakukan. Indonesia pernah jatuh Hingga level itu Pada Merasakan situasi Penyebara Nmassal Covid-19 Di 2020.

“Kalau itu diberlakukan, pasti turunnya Akansegera tajam. Di tahun ini saja, kita sudah revisi target Untuk 1 juta unit Hingga 850 ribu unit. Kalau ada opsen Pph dan PPN 12 persen, bisa Dari Sebab Itu kita Akansegera sama Bersama Pada Penyebara Nmassal, yaitu Di 500 ribu,” kata Kukuh Kumara, Sekretaris Gaikindo, Senin (25/11).

Di tahun ini Gaikindo Meramalkan penjualan Kendaraan Pribadi hanya bisa mencapai 850 ribu unit, terendah Sebelum Terapi Penyebara Nmassal. Alasannya daya beli menurun dan kelas menengah berkurang.

Di 2021 penjualan Kendaraan Pribadi Mutakhir membaik Hingga 880 ribu unit, lalu naik Hingga 1 jutaan unit Di 2022 dan 2023. Titik tertinggi penjualan Kendaraan Pribadi Untuk negeri terjadi Di 2013 sebanyak 1,2 juta unit dan terus turun Sebelum Pada itu. 

(fea/fea)