Raker Bersama Banggar Wakil Rakyat, Menko Polkam Usul Tambahan Biaya Rp3 Triliun

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Politik, Hukum, dan Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan Biaya sebesar Rp3 triliun. Tambahan Biaya tersebut Sebagai menjalankan Inisiatif yang telah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan Pada Pertemuan Kerja (Raker) Bersama Badan Biaya (Banggar) Wakil Rakyat. Di Pertemuan tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Pejabat Tingginegara Koordinator (Menko) Tim Pejabat Tingginegara Merah Putih mengusulkan tambahan Biaya Sebagai Tahun Biaya (TA) 2025.

Hadir Di Pertemuan tersebut, tujuh Menko Ditengah lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Ham, Perpindahan Penduduk Internasional, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Ke Samping Itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Kelompok (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Bersama beban tugas yang Lebihterus berat tanpa Pemberian Biaya yang memadai hal tersebut Berencana sulit Sebagai direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, Pada ini Ke Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi Bersama kementerian dan lembaga Sebagai Menyimak segala permasalahan secara langsung. Sambil Itu penanganan Permasalahan Polkam Di menjaga stabilitas politik dan Keselamatan nasional sangat membutuhkan Kelajuan Ke Di koordinasi, sinergi, dan eksekusi Ke lapangan.

“Ke Samping Itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan Kelompok (dumas) yang jumlahnya Ke Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Supaya banyak laporan yang tidak tertangani Bersama baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi Kelompok Di kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan Biaya ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Tim Pejabat Tingginegara Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan Biaya Sebagai 2025 yaitu, Lalu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keselamatan (Kemenko Polkam) meminta tambahan Biaya sebesar Rp3 triliun.