Gerindra Lihat PDIP Lagi Bersandiwara Drama Kenaikan PPN 12%

JAKARTA – Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif Di Fraksi Gerindra Muhammad Rofiqi melihat PDIP Lagi bersandiwara drama politik Untuk mencari simpati publik Di mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal kenaikan tarif Pajak Lainnya Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. PDIP, lanjut dia, terkesan memprovokasi publik Di sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli Di nasib rakyat kecil.

Rofiqi berpendapat, sikap kurang bijak itu seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik, Lantaran rekam jejak digital Yang Terkait Di kenaikan PPN 12% ini masih ada Hingga ruang publik. “Kenapa sekarang PDIP yang paling Di menyerang Aturan ini, apa mereka sudah lupa ingatan atau lagi pencitraan atau lempar batu sembunyi tangan,” sindir dia Melewati keterangannya, Minggu (22/12/2024).

“Seolah-olah minta dibatalkan, tapi kenyataannya, dulu mereka yang mengusulkan. Ketua Panjanya saja Di mereka kok,” kata wakil rakyat asal Kalimantan Selatan itu.

Rofiqi heran Di sikap politik para politikus PDIP akhir-akhir ini yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan tarif PPN Di 11 % menjadi 12 % mulai 2025. Sebab, kata dia, terbentuknya aturan PPN 12% merupakan produk Di pemerintah dan Lembaga Legis Latif Sebelumnya Itu dan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ketika itu periode 2019-2024 lalu merupakan partai penguasa Hingga Legislatif.

“Ini bukan produknya Pak Prabowo, undang-undang ini disahkan Ke tahun 2021 lalu. Ketika itu, PDIP kan sebagai partai penguasa, jumlah mereka Hingga Lembaga Legis Latif RI juga terbanyak, ketua Panja Perundang-Undangan ini juga Di mereka, Pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit, red). Justru mereka yang mengusulkan dan keputusan sudah menjadi kesepakatan bersama, kenapa malah sekarang lempar batu menyalahkan Pak Prabowo,” ujar Rofiqi.

Rofiqi menilai, semestinya, PDIP itu mengapresiasi Kepala Negara Prabowo Subianto Yang Terkait Di penetapan PPN 12 % ini. Sebab, penetapan ini hanya diberlakukan Untuk Barang Dagangan mewah secara selektif.

“Harusnya mereka jujur dan bisa mengakui perjuangan Prabowo yang memperjuangkan pelaksanaan Perundang-Undangan-nya dibatasi hanya menyasar Barang Dagangan mewah,” tuturnya.

“Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan Bangsa, menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan Aturan ini bisa berjalan Di baik dan bijaksana Untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya Itu, Wakil Ketua Komisi XI Lembaga Legis Latif Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan, Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN 12% merupakan inisiatif pemerintah Kepala Negara Hingga-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Perundang-Undangan HPP merupakan Perundang-Undangan inisiatif Pemerintahan Jokowi, yang disampaikan Hingga Lembaga Legis Latif tanggal 5 Mei 2021 Seluruh fraksi setuju Untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP,” kata Dolfie kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

Dolfie melanjutkan, RUU HPP dibahas bersama Ditengah pemerintah dan Komisi XI Lembaga Legis Latif. Lalu, disahkan Di Paripurna Lembaga Legis Latif Ke 7 Oktober 2021. Sebanyak 8 Fraksi yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP telah menyetujui Perundang-Undangan HPP itu, kecuali fraksi PKS.