Blokir Dana Rp86,6 Triliun Dibuka Kemenkeu, Lampu Hijau Langkah Prioritas Prabowo

JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) resmi membuka blokir Dana senilai Rp86,6 triliun Untuk 99 Kementerian/Lembaga (K/L) . Langkah ini diambil Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Langkah- Langkah prioritas pemerintah yang telah ditetapkan Didalam Pemimpin Negara terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Pejabat Tingginegara Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir Dana ini terdiri Di Rp33,1 triliun Untuk 23 K/L Mutakhir hasil restrukturisasi Pembantu Presiden Kerja Merah Putih, serta Rp53,49 triliun Untuk 76 K/L lama.

“Ke Di Pembantu Presiden Kerja Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi dan Ke 23 ini sekarang masih berproses tapi sampai Didalam Pada ini sudah sebesar Rp33,1 triliun. Untuk 76 kementerian lembaga lainnya sudah sebesar Rp53,49 triliun, ini yang total Rp86,6 triliun ini,” kata Wamenkeu Suahasil Di Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Menurut Wamenkeu, pembukaan blokir Dana ini telah Memperoleh restu Di Pemimpin Negara Prabowo Sesudah diajukan Didalam Pejabat Tingginegara Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Ke 7 Maret 2025. Sebelumnya, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 Di 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun dan Pindah Di Area sebesar Rp50,6 triliun.

“Sampai Didalam 25 April, Kementerian Keuangan bekerja Didalam seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi Dana, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai Didalam hasil efisiensi belanja sesuai arahan Pemimpin Negara Untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir Agar bisa belanja lagi,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Pembukaan blokir Dana ini Menunjukkan dampak positif Di realisasi belanja K/L. Wamenkeu Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja Ke Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, Sesudah Itu Meresahkan menjadi Rp83,6 triliun Ke Februari 2025, dan melonjak signifikan menjadi Rp196,1 triliun Ke Maret 2025.

“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah Disekitar 16,9% Di total belanja yang ada Ke Di APBN. Ini inline Didalam persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini Berencana kita pantau terus Agar K/L bisa terus belanja dan Sesudah Itu Memperbaiki seluruh Pemberian kepada prioritas-prioritas pembangunan,” pungkas Wamenkeu Suahasil.