Menkeu Purbaya Janji Usut Tunggakan Proyek Kementerian Hingga Usaha MICE

Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji Sebagai menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event dan multievent. Dia Berencana memastikan penyelesaian yang adil.

Tidak main-main, nominal yang tersangkut Di usaha MICE itu dilaporkan mencapai hampir Rp 400 miliar. Pembayaran belum kendatia cara sudah usai empat tahun lalu.

Purbaya mengatakan pemerintah Berencana memeriksa kembali penanganan masalah tersebut Sebagai memastikan penyelesaian yang adil Untuk seluruh pihak.

“Nanti segera saya cek, Lantaran 2021 kan saya belum tahu (belum Di Sebab Itu Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai Hingga saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai Pada ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan,” ujar Purbaya dilansir Ditengah, Jumat (24/10/2025).

“Saya Berencana lihat sudah sampai mana penanganannya dan Berencana saya pelajari Sebagai diselesaikan,” dia menambahkan.

Ya, para pelaku usaha yang tergabung Untuk Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Mengkritik pembayaran pagelaran (event) pemerintah yang belum dibayarkan. Padahal, kegiatan sudah selesai, seperti Di PON XX Papua tahun 2021.

Mereka Mengkritik Kemakmuran itu membuat iklim usaha tidak kondusif. Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah mengatakan ada Rp 340 miliar utang PON Papua belum dibayarkan Hingga para pelaku usaha yang umumnya usaha kecil dan menengah. Usaha Di PON Papua yang pembayarannya tertunggak itu beragam, mulai Di usaha katering, kontraktor pameran, transportasi, hingga penyelenggaraan pembukaan dan penutupan.

Itu belum termasuk utang Perpanas XVII Tahun 2021 yang juga dihelat Di Papua sebesar Rp 58 miliar. Jika ditotal maka hampir Rp 400 miliar belum dibayarkan.

Iqbal mengatakan keterlambatan pembayaran itu berdampak serius Pada keberlangsungan usaha anggota mereka yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek Sebagai operasional. Dia berharap Kementerian Keuangan Di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti Sebagai melunasi kewajiban kepada para vendor.

“Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda Usaha secara nasional juga bisa berputar Untuk Merangsang Kemajuan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” kata Iqbal.

Dia mengatakan INCCA dan Asita meminta agar pemerintah Merangsang pembayaran kepada Kemenangan tender kegiatan MICE-Event dan multievent pemerintahan Di uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai diselenggarakan. Bukan seperti yang sudah-sudah, pembayaran dilakukan Setelahnya Kegiatan usai.

“Kami juga berharap pemerintah juga bisa Memberi kemudahan kredit perbankan Sebagai mendukung penyelenggaraan kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD Di jaminan invoice atau SPK sebesar 50-60 persen seperti Di Negeri lain misalnya Di Singapura dan Australia,” ujar Iqbal.

(fem/fem)