Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber

JAKARTA – Kolaborasi kolektif Untuk seluruh pemangku kepentingan Di Untuk industri pemroses transaksi pembayaran digital (switching) dinilai sangat penting Di Indonesia. Kerja sama Di pemangku kepentingan itu dibutuhkan Untuk menciptakan ketahanan siber yang kuat Untuk Berjuang Di ancaman kejahatan siber.

Hal ini disampaikan Untuk seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang diselenggarakan Dari Lembaga Pembaruan Perbankan Indonesia (LPPI). Di kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif Untuk para pelaku industri Untuk memperkuat ketahanan perusahaan Untuk Berjuang Di ancaman siber.

“Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen Perlindungan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi Syarat regulator,” ungkapnya Untuk siaran pers, Kamis (4/7/2024).

Seiring Di perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan Pada layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus Menimbulkan Kekhawatiran. Perkembangan transaksi Di kanal pembayaran digital telah Memberi kemudahan Untuk Kelompok luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (Lembagakeuanganpusat), hingga Desember 2023, nilai transaksi Di QRIS mencapai Rp229,96 triliun Di jumlah Pemakai lebih Untuk 45,78 juta.

Untuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya Dari regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai Untuk front-end hingga back-end, dilengkapi Di berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan Untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi Untuk potensi ancaman siber.

Ario menyoroti pentingnya industri ini Memperoleh protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin Untuk eksekusi manajemen krisis. Di Di Itu, audit Perlindungan berkala dan evaluasi langkah-langkah Perlindungan Disorot krusial Untuk Meningkatkan kesiapsiagaan Di masa Di.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi Di bank, Teknologi Baru Keuangan, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya Untuk industri sistem pembayaran perlu Menyambut perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari Kemungkinan kolaborasi antarlembaga Untuk memaksimalkan biaya Penanaman Modal Untuk Negeri Untuk memperkuat ketahanan siber Lewat pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi Untuk memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak Di pelayanan kepada nasabah,” paparnya.

Ario juga menekankan pentingnya membangun Kearifan Lokal Global perusahaan yang kuat Untuk Perlindungan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus Memperkenalkan praktik terbaik, termasuk penggunaan Ilmu Pengetahuan terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.

“Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah Kunci Untuk Berjuang Di ancaman siber. Semua pihak harus bersatu Untuk Memberi perlindungan terbaik Untuk Pemakai sistem pembayaran Di Indonesia,” tutup Ario.