Aset Bangsa Capai Rp13.000 T per 31 Desember 2023

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan posisi keuangan pemerintah ditunjukkan Untuk neraca per 31 Desember 2023 terdiri Untuk aset sebesar Rp13.072,8 triliun. Aset tersebut naik Di 6,06 persen Untuk catatan Ke periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12.325,45 triliun berdasarkan data yang tertuang Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit.

Selain aset, posisi keuangan pemerintah terlihat Untuk total kewajiban Bangsa sebesar Rp9.536,7 triliun dan posisi ekuitas Bangsa sebesar Rp3.536,1 triliun. Kewajiban pemerintah pun naik dibanding catatan Ke 2022 yang sebesar Rp8.920,56 triliun, sedangkan ekuitas naik tipis Untuk Rp3.404,89 triliun.

“Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi Sebelum pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas Untuk membaiknya kinerja penerimaan Bangsa yang diikuti Bersama belanja pemerintah yang Lebih berkualitas,” jelas Sri Mulyani Untuk Pertemuan Paripurna Lembaga Legis Latif RI Hingga-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024).

Ke kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 Bersama Pendapatan Operasional Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional Rp3.111,7 triliun, yang membentuk Defisit Untuk Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun. Ke sisi lain, terdapat Surplus Untuk Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun.

“Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi Sebelum penerapan akuntansi berbasis akrual atau Sebelum laporan operasional mulai disusun Ke 2015,” kata Sri Mulyani.

Laporan Arus Kas Tahun 2023 Memberi informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas Bangsa Di tahun 2023. Arus kas bersih Untuk Kegiatan operasi minus Rp34,8 triliun, arus kas bersih Untuk Kegiatan Penanaman Modal Untuk Negeri minus Rp391,6 triliun, arus kas bersih Untuk Kegiatan pendanaan Rp445,8 triliun dan arus kas bersih Untuk Kegiatan transitoris Rp88,7 triliun.

“Arus kas bersih Untuk Kegiatan Penanaman Modal Untuk Negeri yang bernilai negatif mencerminkan upaya pemerintah Sebagai melakukan Penanaman Modal Untuk Negeri terutama Untuk rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur,” jelas Sri Mulyani.