Penguatan Lini Dibelakang Siber sebagai Daya Tangkal Intrusi PDN

Komunitas dikejutkan Bersama Aksi Massa Intrusi Pusat Data Nasional Dari 20 Juni 2024. Peretas meminta uang tebusan sejumlah 131 miliar. Dampak Intrusi Pusat Data Nasional tersebut tidak main-main. Pelayanan publik Di berbagai sektor menjadi terganggu. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan terdapat instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah Lokasi yang terdampak serangan peretas tersebut.

Serangan atau Intrusi Pada Pusat Data Nasional Menunjukkan adanya ancaman yang serius Pada sistem Lini Dibelakang dan Keselamatan Negeri. Gangguan tersebut telah terbukti mengganggu Kegiatan pelayanan publik Bagi Komunitas, adanya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data serta Untuk spektrum yang lebih luas dapat mengancam eksistensi dan kedaulatan Negeri.

Bentuk Ancaman Mutakhir Lini Dibelakang Negeri

Berkembangnya dinamika Komunitas baik secara Internasional, regional maupun nasional berjalan beriringan Bersama berkembangnya jenis-jenis ancaman yang Berpotensi Sebagai mengganggu Lini Dibelakang dan Keselamatan Negeri. Perkembangan dinamika tersebut merupakan suatu keniscayaan Untuk Komitmen Komunitas Pada ini. Kendati Memperoleh banyak dampak positif, tetap perlu dibangun kewaspadaan guna menangkal muncul dan berkembangnya dampak negatif yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan Komunitas, bangsa dan Negeri.

Demikian halnya Bersama berkembangnya Komunitas Di arah teknokultur yang lebih intensif Untuk penggunaan Ilmu Pengetahuan berhubungan Bersama Kegiatan sehari-hari. Ketergantungan Komunitas Bersama Ilmu Pengetahuan Lebihterus masif. Di sektor pemerintahan juga Lebihterus banyak penyelenggaraannya Bersama berbasis Ilmu Pengetahuan, informasi dan komunikasi. Malahan pemerintah sudah Membahas Keputusan Bersama diterbitkannya Peraturan Pemimpin Negara Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pendekatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak lagi menggunkan cara-cara manual atau konvensional. Tetapi Bersama menggunakan pendekatan Ilmu Pengetahuan dan informasi yang memungkinkan berbagai macam kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Seperti halnya perkembangan Komitmen Komunitas yang Memperoleh dua dampak positif dan negatif, demikian juga perkembangan Ilmu Pengetahuan informasi dan komunikasi yang juga Memperoleh dua dampak tersebut.

Dampak negatif perkembangan Komunitas teknokultur dapat dilhat misalnya Untuk penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, kriminalitas dan sebagainya. Untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pun juga Memperoleh dampak negatif diantaranya kerentanan sistem, penyalahgunaan dan Keselamatan data pribadi, serangan peretas dan sebagainya. Pendekatan pelayanan berbasis Ilmu Pengetahuan menuntut adanya pengelolaan database dan sistem pengamanan yang baik. Sistem tersebut memusatkan penyimpanan, pengelolaan dan penyebaran data Sebagai berbagai kebutuhan.

Merebaknya dampak negatif Untuk skala yang luas dan menyerang objek vital dapat mengancam Lini Dibelakang dan Keselamatan Negeri. Intergrasi dan kultur sosial Komunitas terganggu yang dapat berdampak Di potensi konflik. Gangguan Pada sistem dan pencurian data dapat mengganggu stabilitas Negeri Malahan kedaulatan bangsa. Misal pencurian data atau informasi rahasia Negeri Dari peretas dan Lalu menyebarkan informasi atau menyalahgunakan data tersebut tentu dapat membahayakan Negeri.

Intrusi Pusat Data Nasional merupakan salah satu bentuk ancaman nyata Di dunia maya yang membahayakan pertahanana dan Keselamatan Malahan kedaulatan Negeri. Untuk lingkup sistem Lini Dibelakang Negeri, ancaman ini dikategorikan sebagai bentuk ancaman nonmiliter. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Lini Dibelakang Negeri (Perundang-Undangan Lini Dibelakang Negeri) mengkategorikan ancaman Lini Dibelakang Negeri berupa ancaman militer dan ancaman nonmiliter.