Ada Risiko Produksi Kendaraan Pribadi Hybrid Keluar RI Bila Tak Diguyur Insentif

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mendesak pemerintah bergerak cepat merealisasikan insentif Pajak Lainnya Kendaraan Pribadi hibrida Ke Tanah Air.

Menurut Nangoi desakan ini bukan tanpa sebab pihaknya khawatir iklim Penanaman Modal Asing Di para pelaku industri Kendaraan Pribadi terganggu jika insentif Kendaraan Pribadi hybrid tak kunjung cair.

“Kalau kami lihat Bangsa tetangga Memberi insentif Untuk Kendaraan Pribadi hybrid. Kalau kami tidak berhati-hati, kami khawatir mereka bisa mengalihkan produksinya Hingga Bangsa-Bangsa tersebut,” ucap Nangoi Ke GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (18/7).

Nangoi mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan Sebab penjualannya Ke Indonesia terus berkembang.

Sudah banyak merek Kendaraan Pribadi yang sebagian besar berasal Di Jepang menjajakan produk hybrid Ke Indonesia. Produsen tersebut Ke antaranya Mitsubishi, Honda, Nissan, Wuling, Suzuki, Toyota, dan GWM.

“Insentif Untuk Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan Sebab perkembangan Kendaraan Pribadi hybrid Ke Indonesia cukup pesat. Karena Itu kalau kami lihat 2022 Di 10 ribu Kendaraan Pribadi hybrid terjual, 2023 loncat lebih 55 ribu, dan kami perkirakan tahun ini Berencana Ke atas 70 ribu Kendaraan Pribadi hybrid,” ungkap Nangoi.

Nangoi optimistis Aturan insentif Kendaraan Pribadi hybrid bakal segera direalisasikan Di pemerintah.

“Dan hal itu sudah ditanggapi secara positif Di pak Pembantu Kepala Negara sudah dijajaki Di pak Pembantu Kepala Negara, kami tunggu hasilnya seperti apa,” kata Nangoi.

Secara terpisah, Pembantu Kepala Negara Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid Di ini Untuk dihitung Untuk Lanjutnya dapat diserahkan Hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Insentif setiap hari kami coba hitung, coba diskusikan Di internal pemerintah, Berencana kami usulkan khususnya Untuk hybrid kepada kementerian Yang Terkait Di Untuk Situasi Ini Kemenkeu,” ucap Agus.

(ryh/fea)