Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok Hingga Pengurus Pusat PDIP

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Sistem Pemerintahan Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat Didalam memasukan sejumlah nama mulai Didalam Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut digelar Hingga Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diketahui, Megawati merombak kepengurusan Untuk Kegiatan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. “Hingga Untuk Diskusi tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang Mengeluarkan perubahan struktur Didalam DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai Pada Didalam adaptif policy yang bersifat strategis Hingga Untuk Berusaha Mengatasi tantangan-tantangan Hingga Didepan yang tidak ringan,” kata Hasto usai Kegiatan pelantikan, Jumat (5/7/2024).

Hasto mengatakan, struktur kepengurusan Terbaru dipersiapkan Sebagai hadapi Pemilihan Umum Lokal 2024. Ia menambahkan, pihaknya ingin Memperkenalkan kesetaraan Didalam setiap anak bangsa Didalam ajang Pemilihan Umum Lokal ini. “Sebab yang ingin kita bangun dentan Pemilihan Umum Lokal itu adalah prinsip kesetaraan Didalam setiap anak bangsa Sebagai dapat didorong Lewat proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, Walaupun mereka berasal Didalam kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.

“Tetapi Memiliki kemampuan profesional, Memiliki komitmen ideologis, Memiliki kemampuan teknokratik Sebagai membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang Supaya Pemilihan Umum Lokal bukan menjadi konsensus elit yang Lalu melakukan pengaturan dan Lalu membawa jarak Didalam rakyatnya,” sambungnya.

Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk Untuk struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. “Sebab kemampuan Pak Adian juga Hingga Untuk Menyediakan penjelasan kepada publik Didalam cara yang bisa diterima Dari Komunitas dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan Di ideologi partai,” ucap Hasto.

Hingga Di Itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan Pada otokrasi hukum, autocratic legalism.

Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. “Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama Didalam rakyat Pada pembangunan itu dapat dijamin Didalam berkeadilan,” kata Hasto.

“Supaya masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Area, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, Lalu ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Nasional Eksekutif, ada Rano Karno Hingga Bidang Kebudayaan, Supaya politik nanti Akansegera mencerminkan suatu estetika Untuk kebudayaan itu,” tandas Hasto.