Alva Minta Kejelasan Nasib Dukungan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik

Jakarta, CNN Indonesia —

Alva meminta pemerintah memberi kejelasan Yang Berhubungan Bersama nasib Dukungan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Ke Indonesia. Menurut perusahaan selain produsen, konsumen juga butuh kepastian.

“Bersama Sebab Itu kalau Bersama Alva tentu kami berharap ada kejelasan Bersama sisi pemerintah Yang Berhubungan Bersama apakah Aturan soal insentif ini ada apa tidak, dan kalau iya mekanismenya seperti apa,” kata Putu Swaditya Yudha, Chief Marketing Officer Alva, Ke pabrik Cikarang, Jawa Barat, Kamis Jumat (23/5).

Agar Usaha Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik kembali menggeliat, ia mengatakan Kandidat konsumen butuh kepastian. Jika hanya digantung tanpa kejelasan kapan bakal memberi Dukungan Pemerintah, dikhawatirkan malah membuat Kelompok menunda pembelian.

“Bersama Sebab Itu supaya ada kejelasan Untuk konsumen sebenarnya. Itu harapan Bersama Alva,” kata Putu.

Pemerintah Sebelumnya Itu telah menggelontorkan Dukungan Pemerintah Rp7 juta per unit mulai 2023 dan dipahami sempat membuat produsen kebanjiran pesanan.

Akan Tetapi pemerintah menilai pemberian Dukungan Pemerintah ini kurang berhasil Supaya kuotanya dipangkas hingga menjadi 60 ribu Ke 2024. Dari Di itu Dukungan Pemerintah dihentikan dan posisinya kini menggantung.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat Berkata Ditengah Merundingkan kelanjutan Dukungan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Untuk 2025 Akan Tetapi menjelaskan skemanya belum pasti sama.

Kemenperin belum lama ini Menginformasikan usulan insentif diskon Iuran Wajib Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 12 persen Untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik. Insentif itu buat Sepeda Listrik roda dua dan tiga serta Memiliki dua kategori.

Kategori pertama kendaraan Bersama Tingkat Komponen Untuk Negeri (TKDN) Ke atas 40 persen yang Memiliki baterai jenis Sealed Lead Acid (SLA) diberikan insentif PPN DTP 6 persen.

Ke kategori kedua pemberian insentifnya lebih besar yaitu 12 persen Untuk TKDN Ke atas 40 persen yang menggunakan baterai lithium.

Usulan insentif Mutakhir ini sudah diajukan Melewati proposal Ke Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Dari November 2024. Akan Tetapi Hingga Di Ini belum ada regulasi Mutakhir yang terbit sebagai payung hukum Untuk diberlakukan.

(ryh/fea)