Arsjad Rasjid Pertimbangkan Gugat Munaslub Kadin Anindya Bakrie Hingga Jalur Hukum

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan pihaknya tidak Akansegera terganggu Bersama perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin, yang aklamasi memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua yang Mutakhir. Arsjad mengatakan pihaknya Akansegera Memutuskan langkah hukum guna menggugat Munaslub Anindya yang disebut ilegal dan tidak sah.

Arsjad menjelaskan, Kadin Indonesia yang dipimpinnya periode 2021-2026, tetap solid Bersama keputusan bersama Untuk Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, Hingga Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Lanjutnya kami Akansegera Memutuskan langkah hukum, Sebagai menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku,” jelas Arsjad Untuk konferensi persnya Hingga Hotel JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY) itu mengatakan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Ditengah melakukan investigasi atas perhelatan munaslub tersebut. Investigasi tersebut dilaksanakan yang bertujuan memastikan langkah-langkah hukum dan penyelesaian secara Biaya Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Pada anggota Kadin yang terlibat Untuk Munaslub.

“Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia Di ini Untuk melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian atas Pelanggar AD/ART,” katanya.

Melewati hasil investigasi tersebut, Arsjad melanjutkan, Kadin Indonesia meyakini adanya bukti sah dan meyakinkan atas persiapan Munaslub yang ilegal tersebut.

“Kami yakin Akansegera suatu hal, terungkapnya bukti-bukti sah dan meyakinkan Untuk bentuk surat-surat dan dokumen Yang Terkait Bersama persiapan Munaslub, yang Menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok Untuk lingkup Kadin Indonesia,” jelas Arsjad.

Sebelumnya, Arsjad mengatakan, pihaknya tetap berpegang teguh Bersama Biaya Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. AD/ART Kadin, lanjut Arsjad, sudah berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Pemimpin Negara (Keppres) No. 18 Tahun 2022.

“Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan Melewati Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Pemimpin Negara (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022,” jelas Arsjad Untuk jumpa persnya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menegaskan, atas dasar keputusan Kadin Indonesia yang Berkata Munaslub Anindya Bakrie tersebut sebagai ilegal Sebab tidak berlandaskan AD/ART.

“Maka Itu, segala bentuk Kegiatan Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada Syarat Aturantertulis dan mandat AD/ART,” ujarnya.