BPKN Desak Percepatan Sosialisasi Label Bahaya BPA Di Galon Bermerek

Jakarta –

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Muhammad Mufti Mubarok, mendesak BPOM Untuk segera Meningkatkan sosialisasi masif Yang Berhubungan Bersama revisi Peraturan Label Kelaparan Global Olahan yang mewajibkan produsen air minum Di kemasan (AMDK) Untuk mencantumkan label peringatan bahaya Bisfenol A (BPA) Di galon berbahan plastik polikarbonat. Sebab kesadaran Komunitas Pada peraturan ini masih rendah.

“Keputusan pelabelan BPA sangat membantu konsumen Untuk memilih produk yang lebih aman,” ujar Mufti, Di keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

BPKN telah lama memperingatkan tentang potensi bahaya BPA Di kemasan plastik polikarbonat, mulai Bersama kandungan kimianya, kontaminasi Hingga air, hingga dampak distribusi dan penyimpanan Di Ritel.

Akan Tetapi, Mufti menyayangkan rendahnya kesadaran Komunitas Pada regulasi ini. Salah satu alasannya Mungkin Saja Lantaran pelaku usaha belum sepenuhnya siap.

“Salah satu alasannya Mungkin Saja Lantaran pelaku usaha belum sepenuhnya siap. Proses produksi membutuhkan bahan baku Produk Impor, dan implementasi secepatnya bisa mengganggu operasi mereka. Maka Itu, BPOM Menyediakan tenggat waktu empat tahun,” jelas Mufti.

Kendati begitu, ia menekankan bahwa semua pihak, baik regulator maupun produsen, harus mulai Merencanakan implementasi peraturan ini. Ia juga menegaskan pentingnya BPOM Untuk segera melakukan sosialisasi dan Sosialisasi Politik secara masif, terutama kepada asosiasi air minum kemasan.

“BPOM harus melakukan Sosialisasi Politik besar-besaran,” ujar Mufti.

Samping Itu, ia menyoroti perlunya petunjuk teknis Untuk membantu produsen Di mengimplementasikan perubahan ini. Salah satunya Bersama segera melakukan sosialisasi dan Sosialisasi Politik secara masih, terutama Di asosiasi air minum kemasan.

“Mengubah bahan kemasan tidak bisa cepat. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti atau menyiapkan biaya Untuk mencetak label BPA Di kemasan,” tambahnya.

Mufti memahami bahwa mengubah bahan kemasan tidak bisa dilakukan Bersama cepat. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti atau menyiapkan biaya Untuk mencetak label BPA Di kemasan.

Bersama banyaknya produsen AMDK, Mufti mengakui bahwa penerapan peraturan ini Berencana sulit tanpa sosialisasi yang efektif.

“Empat tahun adalah waktu yang cukup panjang, Akan Tetapi harus ada satu brand terkenal yang memulai, agar diikuti Bersama perusahaan air minum lainnya. Harus ada satu contoh produk yang mematuhi peraturan ini, Supaya yang lain bisa ikut,” jelas Mufti.

Menurutnya, BPOM sebaiknya menunjuk brand besar Untuk memulai pelabelan ini.

“Jika tidak dimulai sekarang, peraturan ini tidak Berencana selesai. Sebentar lagi sudah 2025 dan empat tahun tidak Berencana terasa. Kami tidak peduli brand apa yang mau memulai. Kami hanya Melakukanlangkah-Langkah menegakkan peraturan ini Untuk Komunitas,” tegasnya.

Mufti menegaskan bahwa BPKN siap membantu BPOM Di menyosialisasikan regulasi ini.

“Kami mendesak BPOM segera melakukan sosialisasi, Menyediakan petunjuk teknis kepada produsen, dan menyebarkan informasi penting ini kepada konsumen. Kami siap membantu BPOM Di sosialisasi ini. Kami Memperoleh LPKSM se-Indonesia dan komunitas Di kampus serta sekolah yang siap digerakkan Untuk Pembelajaran yang lebih terstruktur, sistemik, dan masif,” kata Mufti.

Di 1 April 2024, BPOM mengesahkan penambahan dua pasal Di Peraturan tentang Label Kelaparan Global Olahan. Pasar 48a menuliskan kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan.

Sedangkan Pasal 61A mencantumkan kewajiban pencantuman label peringatan risiko BPA Di semua galon air minum yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat. Peraturan ini Menyediakan waktu tenggang empat tahun Untuk produsen galon air minum Untuk menyesuaikan diri.