Bulog-Bapanas Didesak Turunkan Harga Beras Hingga Ditengah Denda Pembelian Barang Di Luar Negeri Rp294,5 M

JAKARTA – Bulog diultimatum Kementerian Di Negeri (Kemendagri) Untuk dapat gerak cepat Menantikan pergerakan harga beras yang kembali naik. Permintaan tersebut harus bisa direalisasikan Hingga Ditengah Perkara Pidana Hukum demurrage atau denda Pembelian Barang Di Luar Negeri beras sebesar Rp294, 5 miliar yang menyeret Bulog-Bapanas.

Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310. Sedangkan Untuk beras medium, berada Hingga harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 Di Sabtu tanggal 27 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah Di Situasi Ini Bulog harus dapat menekan Fluktuasi Harga beras Di memastikan jalur distribusi kepada Komunitas. Jika tidak bisa menekan Fluktuasi Harga beras maka Bulog layak disebut sebagai Perum gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, Agar menyebabkan harga beras tinggi,” ujar dia Hingga Jakarta, Sabtu, (27/7/2024).

Baca Juga: P3S Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Perum Bulog

Dia memandang pemerintah Di Situasi Ini Bulog dapat mengkalkulasi Di tepat kebutuhan beras Komunitas se-nusantara Agar Fluktuasi Harga juga dapat diredam.
“Kalau itu sudah dipenuhi Terbaru kita bicara distribusi,” tandasnya.

Sebelumnya Itu, Kemendagri mendesak Bulog segera stabilisasi harga beras seiring Gaya Fluktuasi Harga yang mulai terjadi Hingga musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis Fluktuasi Harga beras cenderung terjadi Di Juli Di musim kemarau tiba. Maka Itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi Di menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Menunjukkan bahwa Fluktuasi Harga beras terjadi Hingga 32,22% Area Hingga Indonesia Di pekan ketiga Juli 2024.

Sebagai informasi, Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Di dugaan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Di Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Pembelian Barang Di Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK), Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Di dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK RI Di menangani Perkara Pidana Hukum yang kami laporkan,” kata Hari Hingga Di Gedung KPK, Jakarta.

(nng)