Cekal 5 Kader PDIP Yang Berhubungan Di Harun Masiku, KPK Diminta Mengacu Di KUHAP

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) mencekal staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto Yang Berhubungan Di Peristiwa Pidana Hukum Harun Masiku. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK diminta agar penanganan Peristiwa Pidana Hukum tersebut mengacu Di KUHAP.

Pakar Aturan Pidana UII Mudzakkir menilai, KPK tidak boleh menggunakan alasan politik Untuk menangani sebuah Peristiwa Pidana yang Di ini ditangani yakni Peristiwa Pidana pencekalan Di staf Hasto Kristiyanto.

“KPK selaku lembaga hukum alangkah baiknya menangani Peristiwa Pidana mengacu Di KUHAP, Lantaran KPK ini lembaga hukum Untuk menangani Peristiwa Pidana Hukum Kejahatan Keuangan,” katanya, Rabu (24/7/2024).

Bila penindakan KPK berbau kepentingan politik seperti pencekalan Di staf Hasto ini, lanjut Mudzakkir, tentu profesionalisme KPK Untuk menindak sebuah Peristiwa Pidana Dilindungi.

“Ini menunjukan profesionalisme KPK atau anprofesionalisme KPK, dan saya kira KPK harus melakukan evaluasi tindak-tindakan yang berbau politik,” kata dia.

Sambil Itu, pakar hukum TPPU Yenti Garnasih mengatakan, harusnya penegak hukum tidak berpolitik “Sudah lama sekali, kenapa bisa selambat itu,” katanya.

Apa pun strategi KPK Untuk Menginformasikan Peristiwa Pidana Hukum Harun Masiku itu, kata dia, jangan Lalu berlarut-larut Untuk menangani sebuah Peristiwa Pidana. Yenti pun tak mempermasalahkan strategi yang digunakan Dari KPK Untuk menangani Peristiwa Pidana Hukum yang menjerat Harun Masiku ini, asal lembaga tersebut bekerja Di sesuai hukum yang berlaku.

“Apa pun itu strategi. Dicari siapa yang merintangi. Ini Akansegera bermuara siapa yang melindungi dan Untuk kepentingan apa. Yang perintangan proses Aturan Pidana adalah kriminal,” kata Yenti.