Coretax Bikin Gaduh, Lembaga Legis Latif Putuskan Sistem Retribusi Negara Lama Kembali Dipakai

JAKARTA – Komisi XI Lembaga Legis Latif RI menyampaikan beberapa hasil Pertemuan dengar pendapat (RDP) tertutup bersama Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan tentang sistem Retribusi Negara Coretax yang Di ini membuat gaduh Kelompok dan Wajib Retribusi Negara (WP).

Ketua Komisi XI Lembaga Legis Latif RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah dan pihaknya sepakat Sebagai kembali menerapkan sistem lama perpajakan Di beriringan Di Coretax Sebab implementasinya masih disempurnakan.

“Dan tadi kita menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Retribusi Negara agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai, agar ya bahasanya ya, antisipasi Di mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan Retribusi Negara,” kata Misbakhun Di konferensi pers usai RDP, Senin (10/2/2025).

Menurut Misbakhun, DJP Kemenkeu menjamin bahwa sistem IT apapun yang digunakan tidak Akansegera mempengaruhi upaya kolektivitas penerimaan Retribusi Negara Di APBN tahun 2025.

Hasil lainnya, DJP Akansegera menyiapkan roadmap implementasi Coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan Di wajib Retribusi Negara. “Pelayanan ini menjadi concern kita semua tadi, termasuk concern Di Direktorat Jenderal Retribusi Negara,” ujarnya.

Hasil lainnya, DJP tidak mengenakan Hukuman Politik Di wajib Retribusi Negara (WP) yang diakibatkan Dari gangguan penerapan sistem Coretax Di tahun 2025. Misbakhun juga menekankan DJP Di rangka penyempurnaan sistem Coretax wajib memperhatikan cybersecurity, memperkuat cybersecurity.

Sesudah Itu hasil lainnya, DJP melaporkan secara berkala kepada Komisi XI perkembangan Coretax. “Ditjen Retribusi Negara Akansegera menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI Lembaga Legis Latif RI paling lama 7 hari kerja,” pungkasnya.

Berikut Kesepakatan Komisi XI Lembaga Legis Latif RI dan DJP Kementerian Keuangan soal Coretax:

1. Komisi XI Lembaga Legis Latif RI telah mendengarkan penjelasan Di Direktur Jenderal Retribusi Negara, Kementerian Keuangan tentang implementasi sistem Coretax.

2. Direktur Jenderal Retribusi Negara, Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama, sebagai antisipasi Di mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak menggangu kolektivitas penerimaan Retribusi Negara.