Dukungan Pemerintah BBM Berencana Diubah Hingga Bantuan Langsung Tunai, Pengamat Wanti-wanti Fluktuasi Harga

JAKARTA – Pemerintah berencana mengalihkan Dukungan Pemerintah bahan bakar Migas (BBM) Hingga Dukungan langsung tunai (Bantuan Langsung Tunai). Kendati diklaim Berencana lebih tepat sasaran, perubahan skema Dukungan Pemerintah BBM ini dinilai Memiliki risiko tersendiri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda mengatakan, perubahan bentuk Dukungan Pemerintah BBM Hingga Bantuan Langsung Tunai Berencana mengakibatkan Fluktuasi Harga yang cukup tinggi. Fluktuasi Harga ini, jelas dia, bukan didorong Di sisi permintaan, melainkan Di sisi penawaran yang Ke akhirnya membuat permintaan Kelompok melemah.

Nailul mencontohkan Peristiwa Pidana Hukum Ke tahun 2022 lalu, ketika pemerintah Memangkas Dukungan Pemerintah Hingga Pertalite. Dampaknya adalah terjadi Fluktuasi Harga Pertalite hingga hampir 50% dan beberapa bulan setelahnya Fluktuasi Harga Menimbulkan Kekhawatiran menjadi hampir 6%.

“Lalu ditambah lagi Fluktuasi Harga Produk pokok dan tarif PPN yang menyebabkan daya beli melemah Hingga tahun 2023-2024. Pendapatan hanya naik 1,5%. Dampaknya sekarang Kelompok cenderung menahan pembelian, daya beli cenderung melemah. Deflasi Di sisi permintaan terjadi,” jelas Huda Di dihubungi, Sabtu (5/10/2024).

Lebih jauh, Huda menyebutkan dampak peralihan Dukungan Pemerintah BBM Hingga Bantuan Langsung Tunai Bisa Jadi bisa diminimalisir Untuk Kelompok miskin Lantaran mereka Berencana Menyambut uang pengganti Di pemerintah. Akan Tetapi hal ini tidak berlaku Untuk Kelompok kelas menengah yang tidak Memperoleh Dukungan.

“Mereka (kelas menengah) menjadi miskin. Pemberian Bantuan Sosial pun masih ada exclusion error dimana orang seharusnya dapat Bantuan Langsung Tunai, menjadi tidak dapat. Hidup mereka Di miskin menjadi miskin ekstrem. Dampaknya sangat luar biasa negatif jika tidak dilakukan Di tepat,” cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Skuat Promosi Politik Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai Dukungan Pemerintah energi Di bentuk Bantuan Langsung Tunai kepada Kelompok yang berhak penyalurannya Berencana lebih tepat sasaran.

Menurut Burhanuddin, Dukungan Pemerintah energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan Ke tahun 2023 belum tepat sasaran. Burhanuddin juga mengklaim Di pemberian Dukungan Pemerintah Lewat Bantuan Langsung Tunai, Bangsa Berencana menghemat Dana hingga Rp200 triliun.

“Di cara itu, ternyata hitung-hitungan kita Dukungan Pemerintah menjadi Berencana berkurang Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu Berencana bisa digunakan Untuk hal yang sifatnya lebih produktif,” tandasnya.