G7 Mulai Pecah Soal Bersaing Aset Rusia Rp4.519 T, Ada Ancaman Terselubung Saudi?

JAKARTA – Kelompok Bangsa-Bangsa maju yang tergabung Untuk G7 disebut ada kemungkinan bakal menolak Ide Amerika Serikat (AS) Sebagai Memutuskan alih aset Bank Indonesia Rusia yang dibekukan. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, hal ini lantaran adanya ‘ancaman’ terselubung Untuk Arab Saudi.

Kabar tersebut dilansir Bloomberg, Di Di upaya AS dan Inggris yang terus Mendorong penyitaan langsung aset Rusia senilai Di USD280 miliar atau setara Rp4.519 triliun (Kurs Rp16.142 per USD) yang dibekukan Barat Di tahun 2022 Bersama alasan konflik Ukraina.

Sebagian besar aset tidak bergerak berada Untuk genggaman Uni Eropa (UE), Bersama beberapa Di antaranya tidak ingin melihat euro Berjuang Bersama Potensi serangan balik.

Ada ketakutan bahwa Bersaing aset Rusia bisa berdampak Pada kepercayaan kepada Kurs Matauang euro. Sambil Itu Arab Saudi Memberi sinyal bahwa mereka Bisa Jadi menjual beberapa kepemilikan utang Uni Eropa jika G7 melanjutkan Ide penyitaan, seperti dilaporkan Bloomberg mengutip “orang-orang yang Didekat Bersama masalah ini.”

Salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya itu, menggambarkan pesan Kementerian Keuangan Saudi sebagai “ancaman terselubung,”. Sambil dua lainnya mengatakan Riyadh secara khusus menyebutkan utang treasury Prancis.

Jika benar ada hal tersebut, bakal kemungkinan besar bisa mempengaruhi langkah G7 Untuk upaya menyita dana Rusia yang dibekukan secara langsung dan lebih memilih Sebagai mengubah bunga yang dihasilkan menjadi pinjaman Di Kiev.

Moskow sendiri telah mengutuk langkah itu sebagai tindakan ilegal, dimana mantan Ri Dmitry Medvedev mengutarakan, Keputusan itu bisa ditafsirkan sebagai penyebab Pertempuran.

Tetapi, ketika dihubungi Sebagai Memberi komentar, Kementerian Keuangan Saudi mengatakan kepada Bloomberg, bahwa “tidak ada ancaman seperti itu yang dibuat.”

“Hubungan kami Bersama G7 dan lainnya saling menghormati dan kami terus Merundingkan semua masalah yang Mendorong Kemajuan Internasional dan Memperbaiki ketahanan sistem keuangan internasional,” kata kementerian itu.