Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mempertanyakan akuntabilitas penegakan hukum Dari penyidik kepolisian Polda Jawa Barat. Foto/istimewa
Di putusannya, PN Bandung mengabulkan permohonan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PN Bandung Pada penetapan Dugaan Pelaku atas nama Pegi Setiawan Dari Polda Jabar Yang Berhubungan Bersama Peristiwa Pidana Merenggut Nyawa Pada Vina dan Eky Di Cirebon yang terjadi Di 2016.
Di sidang tersebut, Hakim Eman Sulaeman sebagai hakim tunggal menilai tidak ditemukan bukti Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai Kandidat Dugaan Pelaku Dari Polda Jabar Agar penetapan tersangkanya tidak sah atau batal secara hukum.
“Persoalan ini sebenarnya telah menjadi perbincangan Di Kelompok, mengingat simpang siur informasi yang didapat, terutama Bersama penasihat hukum Pegi yang mengatakan kliennya bukan pelaku yang dimaksud. Justru diketahui Bersama jejak fisik dan digitalnya bahwa Pegi Di Pada tindak pidana terjadi, berada Di Bandung bukan Di Cirebon,” ujar Wayan Sudirta.
Menurut Wayan Sudirta, putusan praperadilan ini tentu berimplikasi Di beberapa hal yang Yang Berhubungan Bersama Bersama pengungkapan Peristiwa Pidana Vina dan Eky dan mengindikasikan Di beberapa pandangan analitis Yang Berhubungan Bersama Bersama sistem penegakan hukum.
Pertama, Yang Berhubungan Bersama Bersama kredibilitas penegakan hukum yang dilakukan Dari Polda Jabar. Di Kontek Sini, penetapan Dugaan Pelaku yang dievaluasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Kegiatan Pidana (KUHAP) dapat Diperjuangkan. “Kita tentu dapat melihat putusan ini merupakan hal yang wajar, Tetapi juga dapat mempertanyakan akuntabilitas proses penegakan hukum yang dilakukan Dari penyidik Polda Jabar,” ujar Wayan Sudirta.
Kedua, Kelompok kini mempertanyakan Lebih Jelas mengenai beberapa alat bukti yang digunakan Dari Polda Jabar Di menetapkan status Dugaan Pelaku Pegi Setiawan yang selalu mengaku tidak kenal dan bukan pembunuhnya. Selain saksi, Polda menggunakan keterangan dan bukti bahwa Pegi mengganti identitas dan kabur Bersama mengontrak sebuah Tempattinggal Di Bandung.
“Di Kontek Sini, Kelompok mempertanyakan kebenaran Bersama alat bukti yang digunakan Dari Polda Jabar Di mengidentifikasi pelaku,” ujarnya.
Ketiga, Di keterangan dan sumber informasi yang didapat, salah satu alat bukti yang dipergunakan Dari penyidik Polda Jabar merupakan hasil Bersama kesaksian salah seorang pelaku yang menjadi saksi Kunci (Aep). Jika penetapan ini salah, hal ini tentu berdampak secara hukum Pada kesaksiannya.
”Publik Lalu bertanya juga apakah kesaksian Aep tersebut dapat Diperjuangkan akuntabilitasnya, apakah memang sebuah kecerobohan atau juga terdapat unsur rekayasa atau paksaan Bersama pengaruh Bersama pihak lain,” katanya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Gugatan Praperadilan Pegi Dikabulkan, Dewan Perwakilan Rakyat Pertanyakan Akuntabilitas Penegakan Hukum