HGU IKN hingga 190 Tahun Melebihi Hukum Kolonial

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemimpin Negara No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) sebagai turunan atas revisi Perundang-Undangan No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negeri Lewat penetapan Perundang-Undangan No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perundang-Undangan No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negeri. Perpres yang ditandatangani Di 11 Juli 2024 Bersama Pemimpin Negara Jokowi, Merasakan sorotan perihal beleid pasal 9 yang membuka Kemungkinan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Komentar soal pemberian HGU hingga 190 tahun Sebelumnya telah menjadi sorotan Bersama Kelompok, yang Disorot bertentangan Bersama semangat Perundang-Undangan No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Justru melebihi hukum kolonial Agrarische Wet 1870 yang hanya memberi konsesi Di 75 tahun.

“Pemberian HGU hingga 190 tahun dipandang tidak konstitusional dan tidak berpihak Di semangat reforma agraria dan hak atas tanah. Setara Institute memandang bahwa proses pemberian HGU Bersama semangat Sebagai memikat Penanaman Modal secara tidak sehat, Berpotensi Sebagai menimbulkan Kartu Peringatan Hak Fundamental berkelanjutan. Apalagi integrasi prinsip Usaha dan Hak Fundamental sama sekali tidak menjadi konsideran Keputusan-Keputusan Yang Berhubungan Bersama Bersama IKN dan percepatan pembangunan IKN,” ujar Peneliti Usaha dan Hak Fundamental SETARA Institute, Nabhan Aiqani Lewat keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Sejauh pembacaan atas Perundang-Undangan No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negeri Lewat penetapan Perundang-Undangan No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perundang-Undangan No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negeri, menurut Nabhan, sama sekali tidak ditemukan klausul tentang pemenuhan aspek Hak Fundamental Bersama entitas Usaha Di peranjian Penanaman Modal maupun perdagangan, Ke mana prinsip Usaha dan Hak Fundamental Di ini telah menjadi rezim hukum internasional dan juga rezim pasar Internasional. “Ketiadaan adopsi prinsip ini menjadi salah satu hambatan Untuk investor Sebagai terlibat Di pembangunan IKN,” ujarnya.

Dia mengatakan, prinsip Usaha dan Hak Fundamental menekankan bahwa setiap Kesepakatan Penanaman Modal harus memastikan penghormatan perusahaan Pada Hak Fundamental. UN Working Group on Business and Human Rights merekomendasi kepada Pemerintah Sebagai Mengkaji beberapa aspek meliputi penilaian dampak Hak Fundamental Sebelumnya menyelesaikan Kesepakatan Penanaman Modal, memasukkan klausul Di Kesepakatan Penanaman Modal Negeri-perusahaan yang mengharuskan perusahaan menghormati Ham, dan menerapkan proses uji tuntas Ham (proses mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara perusahaan mengatasi dampak buruk Hak Fundamental yang aktual dan potensial).

Belajar Di Penghayatan Uni Eropa, Lewat regulasi The 2012 ‘EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy’ yang menekankan komitmen Sebagai memajukan perlindungan Hak Fundamental Di hubungan eksternal, termasuk Keputusan perdagangan. Regulasi ini menyerukan tindakan Sebagai memasukkan Hak Fundamental Ke Di Penilaian Dampak, terutama perjanjian perdagangan yang mempunyai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

“Dibandingkan Bersama mengobral HGU, investor justru lebih membutuhkan kepastian prinsip Hak Fundamental, Ketahanan dan antikorupsi Di tata kelola Penanaman Modal. Sebab kepastian berbisnis bukan melulu Di aspek ketersediaan lahan tetapi sangat ditentukan Bersama aspek social acceptance atau penerimaan sosial yang mendukung operasionalisasi Usaha,” pungkasnya.