Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Lembaga Legis Latif Desak Prabowo Evaluasi Langkah Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Lembaga Legis Latif Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Pemimpin Negara terpilih Menilai kembali Langkah hilirisasi Sesudah resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Langkah hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Di kata berhasil Sebab keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Di kerusakan lingkungan Di semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Keadaan Kelompok Di Disekitar tambang, malah hidup Di Situasi yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Berhubungan Di Jurang Kaya Miskin yang justru terjadi Di Lokasi kaya SDA atau Lokasi yang digencarkan Langkah hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Di Dari Pemerintah dan para ahli.

“Akan Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Sebab rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Di dana Untuk hasil (DBH) serta Pph lainnya Dari Pemerintah Lokasi, termasuk juga merebaknya Perkara Pidana Hukum-Perkara Pidana Hukum Penyalahgunaan Jabatan tambang. Agar pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Untuk Keadaan Kelompok atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Di pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Kelompok direkrut hanya sebatas pekerja kasar Sebab keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Di pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebihterus merosotnya pembangunan bidang Pertanian Di Lokasi tersebut.

Sebab itu, Yang Berhubungan Di Langkah hilirisasi, pihaknya meminta agar Pemimpin Negara berikutnya Menilai Aturan yang berlaku Di ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Untuk Keadaan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Perdagangan Keluar Negeri produk nikel setengah Karena Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Mendorong hilirisasi nikel Di nilai tambah tinggi Agar efek gandanya Untuk Kelompok Menimbulkan Kekhawatiran Di membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Di Itu, perlu audit komprehensif Pada smelter-smelter Di China yang rawan kebakaran Agar menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.