Iffa Rosita Gantikan Hasyim Asy’ari Di Sebab Itu Komisioner Penyelenggara Pencoblosan Suara

JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Guspardi Gaus menyebut, Iffa Rosita sebagai pengganti Hasyim Asy’ari sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara). Hal itu lantaran Iffa Memperoleh suara tertinggi Di Kandidat Komisioner Penyelenggara Pencoblosan Suara yang tak lolos Pada fit and proper test.

“Nomor urut 8 kalau tidak salah saudari Iffa Di Kalimantan,” kata Guspardi Pada ditemui Di Kompleks Legislatif Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Guspardi menjelaskan, Syarat itu didasari Pasal 29 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 2/2007 tentang Penyelenggara Pencoblosan Suara Nasional yang mengatur bahwa pengganti anggota Penyelenggara Pencoblosan Suara digantikan Di Kandidat anggota Penyelenggara Pencoblosan Suara urutan Posisi berikutnya Di hasil pemilihan yang dilakukan Di Dewan Perwakilan Rakyat.

Guspardi menjelaskan, panitia seleksi menyerahkan 14 orang Kandidat anggota Penyelenggara Pencoblosan Suara 2022-2027 Di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Di 2022. Di Pada Yang Sama, yang terpilih menjadi anggota Penyelenggara Pencoblosan Suara berjumlah 7 orang. Artinya, pengganti Hasyim yaitu Kandidat anggota Penyelenggara Pencoblosan Suara Posisi 8 sesuai pemungutan suara yang dilakukan Di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Di 2022.

Kendati demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Ri Joko Widodo (Jokowi) segera Mengeluarkan surat keputusan mengangkat pengganti Hasyim sesuai putusan DKPP. “Mudah-mudahan Untuk seminggu ini Bapak Ri bisa Mengeluarkan surat keputusan Pada apa yang Untuk kita bicarakan,” terang Guspardi.

Sebelumnya, DKPP memberi Pembatasan pemecatan kepada Hasyim Asy’ari lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku berupa tindakan asusila Pada Anggota PPLN berinidial CA.

Pembatasan dijatuhkan Untuk sidang putusan Yang Terkait Di Perkara Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asya’ri Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda, Rabu, 3 Juli 2024. Untuk putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Di pengadu.

DKPP juga meminta Jokowi melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari Sebelum putusan tersebut dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Badan Pengawas Pencoblosan Suara) Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan itu.