IKN Dibayangi Topik Pungli dan Prostitusi

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibayang-bayangi Topik pungutan liar (pungli) Pada wisatawan dan juga praktik prostitusi online.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kunjungan Komunitas Ke kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya praktik pungutan liar (pungli) Pada wisatawan dan pengunjung yang ingin melihat langsung pembangunan ibu kota Terbaru tersebut.

Warga disilakan datang Ke IKN setiap hari, termasuk Di akhir pekan Untuk menikmati ruang publik Ke kawasan IKN seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Taman Kusuma Bangsa.

“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran Di bentuk apapun Untuk Komunitas yang ingin Berkunjung Ke kawasan IKN,” tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dikutip Didalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

Troy hanya mengimbau pengunjung Untuk mematuhi arahan Didalam petugas Keselamatan Ke lapangan. Pada Kegiatan besar berlangsung, kendaraan pribadi juga diperbolehkan parkir Ke Di KIPP Didalam tetap mengikuti rambu dan arah petugas.

Samping Itu, Troy juga meminta seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN, termasuk tidak merokok Ke area umum, membuang sampah Ke tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman.

Ia menegaskan praktik pungli Di bentuk apapun, baik pungutan Untuk masuk kawasan hingga parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal.

“Tidak ada pungutan apapun Untuk Komunitas yang ingin berkunjung Ke KIPP Ke IKN. Laporkan kepada kami jika Merasakan pungutan pembohong Ke lapangan!” tegas dia.

IKN Juga Dibayangi Prostitusi Online

Selain pungli, kawasan IKN juga dibayangi masalah prostitusi online. Menko Pemberdayaan Komunitas (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Malahan terkejut ketika mendengar ada laporan tentang banyaknya pekerja seks komersial (PSK) Ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Cak Imin mengaku Akansegera mengecek informasi tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin Ke kompleks Legislatif, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Cak Imin mengatakan maraknya PSK Ke IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan Akansegera mengecek langsung Ke lokasi.

“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah Meninjau adanya praktik prostitusi online atau daring Ke Di Daerah IKN. Satpol PP Memperoleh laporan soal adanya prostitusi online ini Didalam Komunitas.

“Ada laporan praktik prostitusi Ke Di Daerah IKN disampaikan Komunitas dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir Didalam Di, Minggu (25/5).

Pihaknya Lalu menindaklanjuti laporan Komunitas dan pemerintah desa Ke Kecamatan Sepaku, Daerah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk Daerah IKN. Satpol PP setempat terus melakukan pengawasan dan penertiban Ke Di kawasan IKN.

“Kami sudah lakukan pantauan Sebelum tiga bulan lalu Yang Terkait Didalam laporan adanya praktik prostitusi Ke Di Daerah IKN,” jelasnya.

——–

Artikel selengkapnya bisa dibaca Ke sini dan Ke sini.

(wsw/wsw)