Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik

JAKARTA – Pemilihan kepala Daerah (Pemilihan Kepala Daerah Serentak) Akansegera dihelat Di November 2024 mendatang. Berkaca Untuk kontestasi politik Sebelumnya, potensi konflik Bersama memanfaatkan sentimen agama masih menjadi ancaman.

Untuk itu, Kementerian Agama (Kemenag) merencanakan sejumlah langkah Untuk Menantikan potensi konflik yang Bisa Jadi terjadi.

“Sekarang sudah menghangat lagi suasana Di Daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di November nanti. Kita segera Mendorong upaya Pra-Penanganan konflik Bersama merekatkan kembali barisan,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib Untuk kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Atau Aktris Resolusi Konflik 2024 Di Jakarta, Senin (15/7/2024).

“Kita telah Memiliki instrumen penting Pra-Penanganan konflik, yaitu KMA Nomor 332 Tahun 2023. Semua aparatur Kemenag pusat sampai Daerah, harus menjalankannya,” sambungnya.

Adib menuturkan pemerintah telah Memiliki sistem Untuk menangani sejumlah konflik yang terjadi Di Kelompok. Menurutnya, sistem tersebut Akansegera optimal jika terdapat SDM yang mampu menjalankannya.

“Sebuah sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau Aktor Atau Aktris resolusi konflik itulah yang Akansegera menjalankan sistem itu,” ungkapnya.

Dikatakan Adib, Untuk membangun harmoni Di Ditengah Kelompok, diperlukan sinergi Di internal Kemenag Untuk pusat dan Daerah, hingga kerja sama lintas instansi. “Misalnya Untuk mulai Kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), hingga Kejaksaan. Kita coba membangun kolaborasi Bersama instansi-instansi Yang Terkait Bersama,” jelasnya.

Menurut Adib, kerja sama tersebut harus dimulai Untuk tingkat pusat Lewat MoU. Supaya, stakeholder Di Daerah dapat langsung menjalankan tugasnya.

“Nanti, kita lakukan piloting Di beberapa Daerah. Supaya jika sudah bulat, kita terapkan secara nasional. Ujungnya, kita Memiliki Peta Nasional Bangun Harmoni,” tuturnya.

Adib menambahkan, Perlindungan, ketenteraman, dan harmoni menjadi modal Untuk membangun bangsa. “Ada dua yang dibutuhkan, yakni penguatan moderasi beragama dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan,” pungkasnya.