Jelang Pemungutan Suara Lokal 2024, Angkie Yudistia Soroti TPS Belum Ramah Penyandang Disabilitas

JAKARTA – Staf Khusus Ri Joko Widodo, Angkie Yudistia menyoroti tempat pemungutan suara (TPS) yang hingga kini belum ramah Penyandang Disabilitas . Hal ini pun bisa menjadi catatan perbaikan Ke Di Untuk membuat TPS Ke Pemungutan Suara Lokal 2024 November mendatang.

“Kita bisa melihat TPS-TPS itu tidak ramah penyandang Penyandang Disabilitas, nah ini adalah menjadi konsentrasi pemerintah, Bisa Jadi ada beberapa TPS yang sudah mengakomodir ramah, tapi memang itu belum sepenuhnya, yang perlu kita perbaiki mulai Di data pemilih,” ujar Angkie kepada wartawan Ke Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Terutama Bagi kelompok Penyandang Disabilitas Untuk ragam tunanetra dan tuli. Menurutnya, diperlukan pendamping Penyandang Disabilitas Ke setiap TPS agar memudahkan mereka Untuk memilih.

“Mulai Di TPS, bagaimana Penyandang Disabilitas itu bisa mengetahui Kandidat kepala daerahnya, contohnya pendampingan tunanetra, pendampingan tunarungu ketika pencoblosan, jangan sampai penyandang Penyandang Disabilitas tidak bisa memilih Sebab TPS-nya kurang ramah Di penyandang Penyandang Disabilitas,” tuturnya.

Di Sebab Itu, ia membuat kepada pemerintah Sebagai lebih aktif Untuk Memberi pelayanan terbaik Bagi kelompok Penyandang Disabilitas Ke seluruh Indonesia.

“Perlu ada partisipasi aktif agar bisa dirangkul agar mengawal kejujuran agar tidak disalahgunakan. Memang harus ada yang ngawal Di mana aja bisa Di Penyandang Disabilitas,” tutur Bendahara Umum Partai Perindo ini.

Dia pun menjelaskan tantangan terbesar Pada ini adalah implementasi Aturan peraturan pemerintah Ke Daerah yang mana tidak semua berpihak kepada kelompok Penyandang Disabilitas.

“Tidak semua Daerah itu sudah mengesahkan Pemda, itu Yang Berhubungan Di gubernur, wali kota, bupati. Harapannya Sebagai Pemungutan Suara Lokal 2024 itu Sebagai Kandidat kepala Daerah Sebagai merangkul penyandang disabiltias, Sebab penyandang Penyandang Disabilitas terbanyak dan terbesar itu ada Ke daerahnya masing-masing, memang perjuangan penyandang Penyandang Disabilitas itu tidak ada akhirnya,” jelasnya.

Menurutnya, Kandidat kepala Daerah perlu mempunyai pemikiran inklusif. Artinya, semua pejabat Daerah seyogianya bisa merangkul semua kelompok Komunitas tanpa membedakannya Di satu Di yang lain.