JK Nilai Langkah MBG Perlu Dievaluasi, Pelaksanaan Diserahkan Hingga Lokasi, Bukan BGN

JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Negara Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan Langkah Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Menurutnya, pelaksanaan MBG sebaiknya diserahkan kepada pemerintah Lokasi, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi projek, tidak. Evaluasi pelaksanaan,” kata JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. “Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?” ujar JK.

Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus Mengadakan MBG Hingga seluruh Area hingga tingkat kecamatan. Sebagai itu, JK menyarankan agar pelaksanaan Langkah MBG bisa diberikan Ke pemerinrah Lokasi.

“Kalau ini kan BGN sampai Hingga kecamatan, mana bisa. Serahkan Hingga Lokasi saja pelaksanaan contohnya,” ucap JK.

Sebelumnya Itu, Badan Gizi Nasional (BGN) Mengungkapkan Langkah Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan Hingga 38 provinsi Hingga Indonesia. Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Langkah MBG kepada Kepala Negara Prabowo Subianto Ke Senin (24/2/2025).

“Tadi hanya melaporkan Yang Terkait Bersama Bersama pelaksanaan Langkah Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap Hingga 38 provinsi, Sebab yang Papua Di Mutakhir berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan Hingga Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dadan menekankan capaian ini menjadi langkah signifikan Di pemerataan akses gizi Untuk Komunitas. Dadan juga menyebut pekan ini Langkah tersebut sudah bisa melayani lebih Di 2 juta penerima manfaat. “Karena Itu Di waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai Hingga 38 provinsi dan Hingga 693 satuan pelayanan. Minggu ini insyaAllah sudah bisa melayani lebih Di 2 juta penerima manfaat,” jelasnya.