Kemenhut Janji Percepat Pengakuan 1,4 Juta Ha Hutan Adat

Kementerian Kehutanan menyampaikan janji Akansegera komitmen Sebagai mempercepat pengakuan hutan adat dan Mendorong kolaborasi pendanaan Untuk Kelompok adat yang inklusif. Dipatok target 1,4 juta hektare hutan adat Di empat tahun Ke Didepan.

Komitmen tersebut disampaikan Bersama Penasihat Utama Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kehutanan Silverius Oscar Unggul Di forum internasional Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities yang diselenggarakan Greenpeace Ke atas kapal Rainbow Warrior Ke Sabtu (15/11/2025).

Peristiwa dibuka Bersama penayangan Sinema dokumenter “Juruá – Memories of a River”, yang mengangkat kisah perjuangan Kelompok Sungai Juruá, Brasil, Di mempertahankan hutan dan identitas Adat Istiadat Dunia mereka. Setelahnya itu dilanjutkan diskusi panel yang mempertemukan pemimpin adat, pembuat Keputusan, dan pakar lingkungan Di berbagai Negeri.

Para pembicara meliputi Fransiska Rosari Carita (Perwakilan Pemuda Adat Papua), Francisco Flavio Ferreira do Carmo (Dewan Nasional Kelompok Ekstraktif Brasil), Dr. Heike Henn (Kementerian Lingkungan Hidup Jerman), Marie Nyange Ndambo (Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekonomi Iklim Republik Demokratik Kongo), Mario Nicácio (Dewan Fiskal Dana Adat Podáali), dan Silverius Oscar Unggul (Kementerian Kehutanan Indonesia).

Ke Di Itu, juga hadir Chief Raoni, salah satu pemimpin adat paling berpengaruh Ke Amazon, dan Carolina Pasquali, direktur Eksekutif Greenpeace Brasil.

Silverius mengatakan bahwa Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kehutanan telah menargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat Di empat tahun Ke Didepan. Dia menyampaikan bahwa target tersebut kembali ditegaskan Bersama Utusan Khusus Ri Bidang Krisis Lingkungan dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, Di Leader Summit Ke Belém Ke 6 November 2025.

Silverius menjelaskan bahwa Dari Maret 2025, Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat yang melibatkan unsur NGO, akademisi, Kelompok adat, dan pemerintah.

Komposisi task force disusun secara inklusif Bersama memperhatikan Kesejaganan gender dan representasi Di seluruh Area Indonesia. Task force ini bertugas memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai Melewati proses yang cepat, adil, dan transparan.

Selain percepatan perizinan, Silverius menekankan pentingnya penguatan ekonomi Kelompok adat pasca-pengakuan hutan adat.

Pemerintah menyiapkan dua model pendanaan, yaitu hibah Sebagai penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Kelompok, serta pembiayaan perbankan berbunga rendah Bersama grace period lebih panjang Untuk komunitas yang telah siap secara kelembagaan.

Selain pendanaan, pemerintah juga memperkuat akses pasar Untuk komunitas adat Melewati implementasi MoU Di Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie.

Ke akhir sesi, Silverius menegaskan kembali komitmen Indonesia Sebagai mendukung inisiatif Brasil Melewati Tropical Forests Financing Facility (TFFF) sebagai langkah bersama Negeri-Negeri pemilik hutan tropis.

“Indonesia siap berjalan seiring Bersama Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan Kelompok adat adalah penjaganya. Kolaborasi Internasional adalah Kunci,” kata Silverius Di rilis kepada media, Selasa (18/11).

(fem/ddn)