Komisi Pemilihan Umum Bakal Pertemuan Pleno Respons Putusan MK soal 44 Peristiwa Pidana PHPU Pileg

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) Akansegera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Terkait Bersama Peristiwa Pidana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Di merespons putusan itu, Komisi Pemilihan Umum berencana Mengadakan Pertemuan pleno rekapitulasi nasional Di akhir Juli 2024.

Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum, Idham Holik menjelaskan, Pertemuan pleno rekaputulasi nasional terbuka Akansegera digelar Sebagai merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pencoblosan Suara Nasional. Ia berkata, Pertemuan pleno itu dilakukan usai MK menangani Peristiwa Pidana PHPU Pileg 2024.

“Nanti Setelahnya seluruh putusan MK atas PHPU Pileg sebanyak 44 putusan telah dilaksanakan, maka Komisi Pemilihan Umum Akansegera merubah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Perubahan keputusan tersebut, itu terlebih dahulu dilakukan pelaksanaan Pertemuan pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham Di dihubungi, Minggu (7/7/2024).

Setelahnya mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Idham menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum Terbaru bisa menetapkan Kandidat anggota legislatif terpilih Di Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI.

“Dan Sebagai Lanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Area, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menjadi locus Bersama putusan MK, maka Akansegera melakukan hal yang sama yaitu penetapan caleg Area terpilih,” tutur Idham.

Kendati demikian, Idham mengatakan, pihaknya berencana bakal Mengadakan Pertemuan rekapitulasi pleno terbuka Di akhir Juli 2024.

“Rencananya Komisi Pemilihan Umum Akansegera melakukan Pertemuan pleno terbuka secara nasional ini pasca putusan MK itu menjelang minggu ketiga bulan Juli 2024. Sebagai informasi lebih lanjutnya, nanti Komisi Pemilihan Umum Akansegera sampaikan secara resmi,” tandas Idham.

Sekadar informasi, MK Sebelumnya telah mengabulkan 44 Peristiwa Pidana dan menolak 58 Peristiwa Pidana PHPU Pileg. Jumlah Peristiwa Pidana yang dikabukkan, lebih banyak dibanding Pencoblosan Suara Nasional 2019.

Di PHPU Pileg 2024, ada 14,81 persen permohonan yang dikabulkan Bersama jumlah Peristiwa Pidana. Di PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 Peristiwa Pidana atau 4,59 persen Bersama 261 Peristiwa Pidana yang diregister.

(maf)