Non-SNI, Kemenperin Amankan Puluhan Ribu Speaker Aktif Senilai Rp10,2 Miliar

JAKARTA – Di rangka menjaga daya saing dan produktivitas industri Di negeri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengamankan sebanyak 25.257 unit speaker aktif yang tidak Memperoleh SPPT-SNI. Nilai puluhan ribu speaker Di tiga perusahaan itu mencapai Rp10,2 miliar.

Kemenperin menegaskan, pengawasan Di produk industri adalah langkah penting Untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan Di regulasi yang berlaku Di rangka Perlindungan, Keadaan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L) serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

“Kami Akansegera terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar Di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Pembantu Kepala Negara Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Di keterangannya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Puluhan ribu speaker aktif itu diamankan Badan Standardisasi dan Aturan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Di tiga perusahaan. Secara terinci, ketiga perusahaan tersebut adalah PT BSR sebanyak 24.099 unit Bersama nilai Di Rp8,6 miliar, PT SEI sebanyak 353 unit Bersama nilai Di Rp1,4 miliar, dan PT PIS sebanyak 805 unit Bersama nilai Di Rp281,7 juta.

“Ketiganya diwajibkan Untuk menghentikan kegiatan Pembelian Barang Di Luar Negeri dan dilarang Untuk mengedarkan produk tersebut,” ungkap Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi.

Menurut Andi, temuan ini Yang Berhubungan Bersama ketidakpatuhan pelaku usaha Di memenuhi Syarat SNI yang dinyatakan Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pembantu Kepala Negara Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib.

Hasil pengawasan Di PT BSR, PT SEI, dan PT PIS Di bulan Juli 2024 Di Jakarta, Menunjukkan adanya produk speaker aktif hasil importasi Di RRT yang tidak Memperoleh SPPT-SNI. Ketiadaan SPPT-SNI Di produk tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan Perlindungan dan keselamatan User serta merugikan produsen Di negeri.

“Produk yang tidak Memperoleh SPPT-SNI ini Berpeluang merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kami tidak Akansegera menoleransi Kartu Kuning semacam ini,” tegas Kepala BSKJI.

Speaker aktif merupakan produk yang termasuk Di daftar SNI wajib dan larangan terbatas (lartas) yang proses importasinya memerlukan dokumen SPPT-SNI Bersama kode Harmonized System (HS) sesuai Syarat yang berlaku.