Pelaku Usaha Berharap Ri Segera Bentuk Badan Otorita Sawit

JAKARTA – Petani dan pelaku usaha Hingga sektor sawit mendesak Ri Prabowo Subianto segera membentuk badan khusus Untuk membenahi tata kelola sawit. Hal ini mencuat Untuk diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan” Hingga Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (19/12).

Untuk diskusi tersebut, Ketua Dewan Migas Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menegaskan, visi Ri Prabowo Subianto Untuk mewujudkan ketahanan energi bisa terwujud Di hadirnya badan khusus sawit. “Kalau Ri Prabowo sudah menjelaskan bahwa kita perlu ketahanan energi nasional dan Ketahanan Pangan, itu yang harus dipenuhi. Maka, segala persoalan ini Berencana selesai,” tegas Sahat.

Dia menambahkan catatan bahwa badan khusus tersebut harus diberi wewenang penuh Untuk menyelesaikan persoalan tata kelola sawit, terutama Hingga sektor hulu. Pasalnya, kata Sahat, banyaknya kementerian dan lembaga yang mengurusi sawit Pada ini justru menghambat penyelesaian masalah tata kelola sawit. “Yang bikin sulit itu, sini bilang A, pandangannya sini B. Itu kan pandangan banyak orang, akhirnya nggak selesai-selesai. Saya kira itu Karena Itu masalah,” cetusnya.

Ketua Bidang Perkebunan Gapki R Azis Hidayat menambahkan, Skuat ahli Di tiga Kandidat Ri sebetulnya sudah sepakat mengenai pentingnya pembentukan badan khusus sawit yang Berencana mengurus Topik sawit, mulai Di hulu hingga hilir. Setelahnya Itu, imbuh dia, Ombudsman juga mengusulkan hal yang sama agar pelayanan publik Hingga sektor sawit menjadi lebih fokus dan terarah. “Ombudsman sendiri juga sudah studi banding MPOB Ke bulan lalu dan mengusul supaya pelayanan publik itu fokus,” tuturnya.

Pada ini, kata Azis, ada 37 kementerian dan lembaga yang mengurus sektor sawit, dan masing-masing Memiliki pandangan serta Keputusan yang berbeda-beda. Dia berharap, Di adanya satu badan khusus, Politik Luar Negeri yang dilakukan Berencana lebih terfokus. “Sekarang kan sudah ada BPDPKS, Mungkin Saja nanti tinggal Menyusun badan tersebut. SDM-nya juga sudah ada, Karena Itu tinggal dioptimalkan lagi,” ujarnya.

Sambil Itu, Pakar Hukum Kehutanan dan Perkebunan Sadino mengatakan, jika nanti ada badan khusus sawit, masalah Hingga sektor itu Berencana bisa diselesaikan lebih cepat. “Artinya adalah kekacauan tadi itu ada yang mengurus secara khusus. Kalau ada kementerian yang berbeda-beda, siapa leadernya?” kata dia.

Terlebih, lanjut dia, jika sektor sawit nantinya Memiliki otoritas yang kuat dan langsung berada Hingga bawah Ri. Hal itu memungkinkan persoalan regulasi yang saling bertentangan bisa diselesaikan. “Karena Itu jangan Disorot regulasi itu sebagai sesuatu yang mutlak atau ‘kitab suci’. Apalagi cuma peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden, misalnya,” tegas dia.

Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Rino Afrino Ke diskusi itu mengatakan bahwa Untuk dua minggu terakhir pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis Di salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus sawit. Dia berharap Topik ini agar segera sampai Hingga tangan Ri.

“Lantaran jika ada badan yang lebih terorganisir, Di validasi data yang lebih baik, tentu optimalisasi sektor ini Berencana lebih mudah dilakukan. Dan ujungnya adalah peningkatan penerimaan Negeri,” ujar Rino.