Pemerintah Berencana Bebaskan Bea Masuk Produk Impor Alat Agrikultur

JAKARTA – Wakil Pembantu Kepala Negara (Wamen) Penanaman Modal Yuliot mengungkapkan, pemerintah berencana Menyediakan fasilitas pembebasan bea masuk Untuk Produk Impor mesin dan peralatan Agrikultur. Keputusan itu dinilai perlu Untuk mendukung Inisiatif ketahanan Ketahanan Pangan dan energi.

Pembebasan bea masuk Produk Impor Ke sektor Agrikultur tersebut Akansegera diberikan Untuk mendukung mekanisasi Agrikultur Untuk rangka ketahanan Ketahanan Pangan dan energi. Kebutuhan alat dan mesin Agrikultur itu Untuk mendukung Inisiatif seperti Pembuatan perkebunan tebu terintegrasi Di industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik Hingga Merauke.

“Fasilitas importasi mesin peralatan Untuk sektor Agrikultur itu kan tidak ada. (Pada) ini harus Lewat mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita Hingga Di khususnya Untuk Pembuatan ketahanan Ketahanan Pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor Agrikultur kita masukkan sebagai sektor yang Merasakan fasilitas,” ujar Yuliot Untuk keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Yuliot juga membeberkan perkembangan Penanaman Modal perkebunan tebu dan industri gula Hingga Merauke. Pada ini, kata dia, Pembuatan kluster 3 Di lahan tebu seluas 2 juta hektare (ha) Hingga Kabupaten Merauke itu terus berjalan.

“Pembangunan industri gula kluster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang Akansegera dibangun dan terintegrasi Di bioetanol. Pada ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan Dari pelaku usaha Hingga Kabupaten Merauke.

Hingga Di Itu, juga telah dibangun Pusat Eksperimen Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama Di Sugar Research Australia (SRA). Total Penanaman Modal perkebunan tebu terintegrasi Ke swasembada gula dan bioetanol kluster 3 Hingga Merauke ini rencananya mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

Penanaman Modal tersebut terdiri Di perkebunan tebu Di Ilmu Pengetahuan mekanisasi Agrikultur sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas Kajian dan Pembaharuan mencapai Rp150 miliar per tahun.