Perkara Pidana Hukum Asusila Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Karena Itu Pelajaran Penting, Perindo: Segera Gelar Konsolidasi

JAKARTA – Perkara Pidana Hukum dugaan asusila yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari harus dijadikan pelajaran penting Untuk semua pihak, khususnya penyelenggara Pemungutan Suara Nasional. Meski Perkara Pidana Hukum ini dilakukan personal, Tetapi dampaknya justru langsung dirasakan lembaga yang bersangkutan.

“Perkara Pidana Hukum Hasyim Karena Itu pelajaran berharga Untuk penyelenggara Pemungutan Suara Nasional Di semua tingkatan. Walaupun Perkara Pidana Hukum ini lebih bersifat etika atau moral pribadi penyelenggara, tapi suka tidak suka mempunyai dampak Di kelembagaan,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (5/7/2024).

Lantaran itu, dia menilai penting rasanya memastikan penyelenggara Pemungutan Suara Nasional menjunjung tinggi komitmennya Untuk bersikap integritas dan profesional Di setiap aktivitasnya.

“Serta mengutamakan kerja-kerja kolektif kolegial, apalagi sekarang Berusaha Mengatasi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak,” katanya.

Dia menyarankan penyelenggara Pemungutan Suara Nasional segera Melakukan konsolidasi Untuk menguatkan kepercayaan publik menjelang bergulirnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Dia juga meminta pemerintah segera mencari pengganti Hasyim Asy’ari. “Segera proses PAW pergantian saudara HA dan pergantian ketua definitif sesuai mekanisme perundangan yang berlaku,” ucapnya.

Diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Nasional (DKPP) Memberi Pembatasan pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari Di sidang yang digelar Di Jakarta, Rabu (3/7/2024). Hasyim terbukti bersalah Di Perkara Pidana asusila Di seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.