Pungli Wisatawan Ke Raja Ampat Tembus Rp 18,2 M per Tahun!

Pungutan liar atau pungli Pada wisatawan Ke Raja Ampat ternyata jumlahnya fantastis, menembus angka Rp 18,2 Miliar per tahunnya.

Temuan itu disampaikan Didalam Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK). Praktik pungutan liar (pungli) memakan korban wisatawan yang Lagi liburan Ke Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sedangkan pelakunya adalah Kelompok setempat.

KPK Berkata setiap kali kapal wisatawan Ke Hingga titik lokasi diving, ada Kelompok yang meminta Rp 100 ribu-1 juta per kapal.

“Ke Area Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, Agar potensi pendapatan Didalam pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun,” kata Kepala Satgas Korsup Area V KPK, Dian Patri, Untuk keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Dian menjelaskan, pungli itu berupa pembayaran atas tanah yang ditagih Kelompok kepada hotel yang berdiri Ke pulau-pulau Raja Ampat.

KPK pun Mendorong agar Pemkab Raja Ampat segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Untuk Kontek Sini, KPK terus Mendorong Pemkab Raja Ampat Sebagai segera menyelesaikan permasalahan ini Didalam berkoordinasi Didalam aparat penegak hukum dan Kelompok setempat,” ujarnya.

Salah satu caranya adalah Didalam pendampingan pemerintah Lokasi (pemda) Sebagai penertiban Pph dan retribusi Untuk menyelamatkan kas Lokasi.

Dian menambahkan, penertiban tersebut harus dilakukan secara masif. Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan agar tidak timbul lubang besar Ke pendapatan asli Lokasi (PAD).

“Kita lakukan pendampingan lapangan Didalam pulau Hingga pulau Ke Raja Ampat, Sebagai memastikan kepatuhan pelaku usaha, penertiban Pph Lokasi, sekaligus memastikan sistem pemungutan Didalam Pemda,” jelas Dian.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PAD Kabupaten Raja Ampat Mutakhir mencapai 4,15%, Didalam nilai Pph dan retribusi tidak lebih Didalam 1,08% Ke 2023. KPK Akansegera melakukan pendampingan Ke dua sisi krusial, yakni pemda dan swasta.

“Upaya Pra-Penanganan kebocoran Pph ini penting Sebagai memaksimalkan penerimaan Pph Lokasi dan mencegah potensi kerugian Bangsa. Tentunya perlu pengawasan agar tidak ada lagi potensi kebocoran Pph Lokasi, baik Melewati mekanisme gratifikasi, pungutan liar, maupun manipulasi data. Tetapi, Ke sisi lain, pelaku usaha juga kami lihat Yang Berhubungan Didalam kewajiban pajaknya,” tutupnya.