Selain Cuti 6 Bulan, Partai Perindo Usulkan Ruang Laktasi Di Kantor Bagi Working Mom

JAKARTA – Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Mutakhir-Mutakhir ini mensahkan Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur tentang cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan. Hal ini direspons Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo , Sri Gusni Febriasari.

Sri Gusni menjadi salah satu pihak yang mendukung Aturan tersebut. Tetapi Sri menilai, Bagi bisa mengakomodir terpenuhinya hak-hak ibu dan anak, Pemerintah seharusnya tak hanya fokus masalah penerapan waktu cuti melahirkan saja.

“Sebenarnya yang perlu didorong juga, tadi selain memang undang-undang ini masih banyak yang perlu ada penambahan, selain cuti ayah yang tidak diatur secara jelas,” ujar Sri, Di diwawancara SINDOnews, Kamis (4/7/2024).

“Undang-undang ini juga perlu diartikan dan perlu ditangkap Dari para pemerintah Lokasi Bagi bisa menghasilkan Aturan atau membuat Inisiatif-Inisiatif yang bisa mendukung terpenuhinya hak ibu dan anak,” sambungnya.

Menurutnya, ada hal lain yang tak kalah penting. Salah satunya, yakni Didalam Mendorong setiap institusi atau perusahaan agar menyediakan fasilitas ruangan laktasi atau menyusui.

“Contohnya apa? Kita Mendorong nih benar-benar Di setiap institusi pemerintah ataupun swasta Bagi bisa ada ruang laktasi. Sebab Bisa Jadi itu juga salah satu yang perlu kita dukung,” ungkapnya.

Sri menilai, hal sepele tersebut menurutnya Di penting Bagi bisa menciptakan sebuah ekosistem yang Ke akhirnya juga bisa mendukung terpenuhinya hak-Kesetaraan Gender dan anak.

“Sebab kan kita pengen membuat sebuah ekosistem yang Ke akhirnya bisa anak-anak terpenuhi hak-haknya atas pengasuhan dan peawatan yang terbaik,” tegasnya.

Sri juga menambahkan, Undang-Undang m tersebut juga dinilai masih terlalu fokus Di pemberian cuti melahirkan kepada perempuan.