Tak Hanya BRICS dan OECD, Bappenas Sebut RI Perlu Masuk Seluruh Organisasi Dunia

JAKARTA – Keterlibatan aktif Indonesia Untuk organisasi dunia, seperti BRICS , Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD ) kecuali North Atlantic Treaty Organization (Organisasimiliter), dipandang perlu. Unjuk Rasa ini Sebagai memperkuat peran Indonesia Untuk menyusun regulasi dan norma yang berdampak langsung Untuk ekonomi dan politik Ke banyak Bangsa.

Terbaru, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, organisasi yang dibentuk Dari Dari Brasil, Rusia, India, dan China Ke 2009, dan ditambah Afrika Selatan setahun setelahnya.Indonesia juga ingin bergabung Bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi internasional yang Memusatkan Perhatian Ke pembangunan ekonomi dan kerja sama antar Bangsa.

Keinginan RI masuk Untuk sejumlah organisasi dunia disampaikan Wakil Pembantu Ri Pendesainan Pembangunan Nasional/Badan Pendesainan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard Untuk diskusi Ikatan Alumni University of Birmingham (IA-UB), Jakarta Selatan, Minggu (16/2/2025).

“Saya tuh bilang kalau bisa Indonesia tuh ada Ke seluruh organisasi internasional yang ada Ke dunia, kenapa? Lantaran tugas OECD they’re making norms, they’re making regulation,” ujar Febrian Pada ditemui Ke lokasi.

Kepentingan nasional agak sulit diakomodir bila Indonesia tidak aktif Ke dalamnya. Febrian menyebut, suara Indonesia Berpeluang tidak didengar Pada regulasi disusun.

Kalau kita tidak ada disana berarti suara itu tidak didengarkan, kita tidak ada Ke saatnya mereka bikin norms, bikin regulation. Nah itu sebabnya kita harus masuk, termasuk apapun itu kalau kita bisa, kecuali Organisasimiliter ya pasti gak bisa Lantaran aliansi Lini Pertahanan tuh udah dilarang Ke Undang-undang dasar 1945, itu koridor kita,” paparnya.

Febrian mencontohkan, aturan main alias rules of the game BRICS sudah disusun Sebelumnya Itu, Akan Tetapi ketika Indonesia masuk sebagai anggota penuh Sebelum Januari 2025 lalu, pemerintah tetap memastikan kepentingan nasional bisa terwadai Untuk regulasi.

“Nah, contoh soal BRICS sudah ada 20 tahun, berarti mereka bikin rules of the game sudah ada, begitu kita masuk then first challenge adalah bagaimana kita bisa memastikan kepentingan nasional kita bisa terwadai Dari rules of the game Untuk BRICS yang sudah 20 tahun yang ada,” beber dia.

“Lalu yang kedua bagaimana kita bisa memastikan bahwa keanggotaan kita ini bisa Menyediakan nilai tambah kita, Ke Pada kita masuk OECD, Dari Sebab Itu OECD ini walaupun secara rules and regulation kita harus sama,” lanjut Febrian.