Tersendat Libur Panjang, 13 Juta Wajib Ppn Laporkan SPT Tahunan

JAKARTA – Direktorat Jenderal Ppn (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 13.008.448 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Ppn Penghasilan (PPh) tahun Ppn 2024 telah dilaporkan hingga batas akhir pelaporan Di 11 April 2025 pukul 23.59 WIB. Jumlah ini tumbuh 3,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Kelompok DJP, Dwi Astuti mengatakan, mayoritas pelaporan dilakukan secara elektronik.

“Penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan Melewati sarana elektronik Didalam rincian 10,98 juta SPT Melewati e-filing, 1,49 juta SPT Melewati e-form, dan 630 SPT Melewati e-SPT. Sisanya sebanyak 537,92 ribu SPT disampaikan secara manual Ke Kantor Pelayanan Ppn,” kata Dwi Di keterangan resmi, Minggu (13/4/2025).

Didalam total pelaporan tersebut, sebanyak 12,63 juta SPT berasal Didalam wajib Ppn orang pribadi dan 380.530 SPT Didalam wajib Ppn badan.

Dwi menjelaskan, bahwa pelaporan tahun ini sempat Berjuang Didalam tantangan Lantaran batas akhir penyampaian SPT Tahunan Bagi WP Orang Pribadi jatuh Di masa libur nasional dan cuti bersama, yakni Di 31 Maret hingga 7 April 2025, bertepatan Didalam Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1446 H.

Bagi Mengharapkan keterlambatan, DJP Menerbitkan Keputusan Dirjen Ppn Nomor 79/PJ/2025 yang Memberi penghapusan Hukuman Politik administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT yang dilakukan Di 31 Maret hingga 11 April 2025.

Penghapusan Hukuman Politik diberikan Didalam tidak diterbitkannya Surat Tagihan Ppn (STP) kepada wajib Ppn yang terlambat Lantaran Situasi tersebut. “DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan Bagi penyampaian Ke tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan,” ungkap Dwi.

Dwi mengimbau Kelompok yang belum melaporkan SPT-nya Bagi segera memenuhi kewajiban perpajakan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada para Wajib Ppn yang telah patuh dan turut berkontribusi Di pembangunan Bangsa Melewati kepatuhan Ppn,” tutup Dwi.