Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp8.353 Triliun hingga Mei 2024

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.

Begitupula jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, naik Rp565 triliun Di posisi Rp7.787,51 triliun.

Kendati demikian, Pembantu Ri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengklaim, rasio utang per akhir Mei 2024 yang mencapai 38,71 persen Pada PDB itu tetap konsisten terjaga Ke bawah batas aman 60% PDB sesuai Aturantertulis Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negeri.

“Dan terus Menunjukkan Gaya penurunan Di angka rasio utang Pada PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 Ke 39,70 persen dan 2023 Ke 39,21 persen, serta lebih baik Di yang telah ditetapkan Lewat Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 Ke kisaran 40 persen,” jelasnya Di Literatur APBN KiTA.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal Di Di negeri Di proporsi 71,12%. Menurut Menkeu, hal ini selaras Di Aturan umum pembiayaan utang Sebagai mengoptimalkan sumber pembiayaan Di negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagau pelengkap.

Sesudah Itu berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN (Surat Berharga Negeri) yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien Akansegera Meningkatkan daya Konsisten sistem keuangan Indonesia Pada guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Menkeu menuturkan, Di Kegiatan pembiayaan utang Lewat penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung Pembuatan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi Sebagai menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan Di para pelaku pasar Sebagai
mengelola risiko suku bunga.

Lanjutnya, guna Meningkatkan efisiensi pengelolaan utang Di jangka panjang, pemerintah terus Melakukanupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang Di, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah Lewat Pembuatan berbagai instrumen SBN, termasuk pula Pembuatan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Bond dan Blue Bond).

Peranan transformasi digital Di proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung Di sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang Lewat SBN menjadi Lebih efektif dan efisien, serta kredibel.

Terakhir, Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar Di menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. “Maka Itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur Di menjaga risiko suku bunga, Kurs Matauang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tutup Menkeu.