Menkes Sebut Harga Terapi Di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kesejaganan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga Terapi Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga Terapi Di Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti Diskusi yang dipimpin Ri Joko Widodo (Jokowi) Yang Terkait Di alat Kesejaganan dan Terapi-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat Kesejaganan dan Terapi-obatan dapat disamakan Di Negeri-Negeri tetangga Indonesia. Sebab, katanya, Pada ini harga alkes dan Terapi-obatan dinilai mahal.

“Pertama, harga alat Kesejaganan dan Terapi-obatan itu bisa sama dong Di Negeri tetangga. Kan Di kita harga alkes dan Terapi-obatan mahal,” kata Budi Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan, harga Terapi Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan Di harga Terapi Di Malaysia.

“Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga Terapi itu 3 kali, 5 kali dibandingkan Di Di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” jelasnya.

Budi menyebut bahwa harga Terapi tinggi dikarenakan adanya inefisiensi Di perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.

“Ada biaya-biaya yang Bisa Jadi harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga,” ungkapnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi Di asosiasi industri alat Kesejaganan dan Terapi-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga Terapi menjadi lebih murah.

“Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri Di negeri. Jangan kalau Produk Impor Produk Di Sebab Itu bea masuknya 0, tapi Lalu biaya komponen impornya Lantaran kita komponennya masih Produk Impor justru itu dipajakin. Kan Di Sebab Itu kalau industri Di negeri kita bikin pasti, kita tidak Tantangan Lantaran udah ada biaya bea masuk Di sana,” papar Budi.

“Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan Pembantu Presiden Pembantu Presiden teknisnya harus ngomong Di Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perindustrian yang nanti ngatur. Lalu juga kita mengusulkan Hingga Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang Di Indonesia kan mahal ya,” pungkasnya.