Guru Besar UP Minta Publik Pahami Dasar Hukum Proses Hukum Militer Agar Objektif

JAKARTA – Kewenangan Proses Hukum Untuk menangani Tindak Kejahatan yang melibatkan anggota militer kembali memicu perdebatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah suatu Perkara Pidana seharusnya diperiksa Hingga Proses Hukum umum atau Proses Hukum militer.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, Untuk konteks ini, penting Untuk Kelompok Sebagai memahami dasar hukum dan sistem yang mengatur kewenangan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman Untuk menilai proses penegakan hukum yang berjalan.

Baca juga: Selamat Ginting: Proses Hukum Militer Pada Bersama Sistem Bangsa Hukum yang Demokratis

Secara konstitusional, kata dia, norma mengenai sistem Proses Hukum Hingga Indonesia diatur Untuk Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan adanya empat lingkungan Proses Hukum Hingga bawah Mahkamah Agung (MA), salah satunya Proses Hukum militer.

Syarat ini Setelahnya Itu dipertegas kembali Untuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Hingga Indonesia.

Di Pada Yang Sama, pengaturan lebih spesifik mengenai Proses Hukum militer hingga Pada ini masih merujuk Di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Proses Hukum Militer, yang tetap berlaku sebagai hukum positif.

Baca juga: Tindak Kejahatan Andrie Yunus, Mahfud MD: Proses Hukum Militer Sah jika 4 Individu Terduga Tentara, Masalahnya Ada Indikasi Sipil