Boni Hargens Dukung Kapolri soal Penguatan Kompolnas lewat Revisi Undang-Undang Kepolisian

JAKARTA – Akademisi sekaligus analis politik senior Boni Hargens mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Yang Terkait Didalam wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kapolri menegaskan bahwa penguatan peran Kompolnas lebih tepat diintegrasikan Hingga Untuk Undang-Undang Kepolisian yang sudah ada, bukan Melewati pembentukan undang-undang Terbaru.

Pendapat ini Merasakan Pemberian Untuk Boni Hargens Didalam argumen bahwa Kompolnas adalah Pada integral Untuk ekosistem kelembagaan Polri. Wacana pembentukan undang-undang khusus Bagi Kompolnas pertama kali dilontarkan Dari mantan Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Usulan ini didasarkan Ke pandangan bahwa Kompolnas membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat dan mandiri agar dapat menjalankan fungsi pengawasan Di institusi Polri secara lebih efektif dan independen. Untuk argumentasinya, pembentukan Undang-Undang tersendiri dinilai Akansegera Menyediakan kewenangan yang lebih luas dan jelas kepada Kompolnas, Supaya tidak lagi bergantung sepenuhnya Ke kerangka regulasi yang sudah ada Untuk Undang-Undang Kepolisian.

Baca juga: Anggota Kompolnas Bisa Dari Sebab Itu Hakim Sidang Kode Etik Polri

Perlu diketahui, diskusi mengenai penguatan Kompolnas tidak terlepas Untuk konteks reformasi Polri yang kini sudah dilaporkan diterima Ri Prabowo Ke 5 Mei 2026 lalu. Dari era reformasi, upaya Bagi memperkuat mekanisme pengawasan sipil Di kepolisian terus berkembang.

Kompolnas sendiri dibentuk sebagai salah satu instrumen Untuk upaya tersebut, Didalam mandat Bagi membantu Ri Untuk menetapkan arah Keputusan kepolisian nasional dan mengawasi kinerja Polri. Dari Sebab Itu, pertanyaan mengenai bentuk regulasi yang paling tepat Bagi Kompolnas adalah Topik yang relevan dan berdampak strategis.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas Mengungkapkan bahwa penguatan fungsi dan peran Kompolnas tidak memerlukan pembentukan undang-undang Terbaru yang berdiri sendiri. Menurut pandangan Kapolri, penguatan tersebut jauh lebih efektif dan tepat sasaran apabila diintegrasikan Hingga Untuk kerangka Undang-Undang Kepolisian yang sudah ada dan telah Memperoleh landasan hukum yang mapan.

Posisi Kapolri ini bukan semata-mata penolakan Di ide penguatan kelembagaan Kompolnas, melainkan sebuah pandangan strategis mengenai cara terbaik Bagi mencapai tujuan tersebut. Didalam memasukkan penguatan Kompolnas Hingga Untuk Undang-Undang Kepolisian, maka hubungan fungsional Di Kompolnas dan Polri Akansegera lebih jelas dan terstruktur.