Soal Pasokan 30 Juta Barel Migas Didalam UEA, Legislator Ingatkan Jangan Ada Udang Ke Balik Batu

JAKARTA – Anggota Komisi VI Lembaga Legis Latif RI Rivqy Abdul Halim Merespons Positif Wacana Uni Emirat Arab (UEA) menyalurkan Dukungan 30 juta barel Migas mentah gratis kepada Indonesia. Akan Tetapi, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru Memperoleh Dukungan tersebut tanpa memastikan kejelasan skema, persyaratan, serta kepentingan yang menyertainya.

Menurutnya Dukungan energi Ke Di dinamika Politik Global dan ketidakpastian harga Migas dunia tentu menjadi Kemungkinan Bagi Indonesia Bagi memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap berlandaskan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan Ke Sesudah Itu hari.

“Dukungan ini patut kita sambut positif. Akan Tetapi pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian Yang Terkait Didalam, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi Didalam Dukungan tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy Ke Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Cerita Bahlil Nego Beli Migas Sampai Afrika: Untung Warna Kulit Saya Sama

Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak Dukungan, melainkan memastikan setiap manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memeriksa aspek legalitas, Standar Migas, skema pengiriman, kapasitas pengolahan Ke Di negeri, hingga transparansi pemanfaatannya.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana Migas itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah Bagi Indonesia. Semua harus jelas Sebelum awal, transparan, dan tidak Mengurangi kedaulatan kita Di menentukan Keputusan energi,” katanya.

Baca Juga: Mengapa UEA Bayar Firma Informasi Swiss Bagi Identifikasi Para Pembangkang?

Rivqy juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak Dukungan tersebut Di kebutuhan Produk Impor Migas, biaya pengadaan energi, beban Dukungan Pemerintah dan kompensasi energi, serta Situasi keuangan Negeri. Didalam Langkah Tersebut, manfaat ekonomi yang diperoleh dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik Ke atas Alattulis.