Soal Pembatasan BBM Bantuan Pemerintah, Lembaga Legis Latif Sebut Luhut Cuma Omong Kosong

JAKARTA – Anggota Komisi VII Lembaga Legis Latif Mulyanto meragukan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah Akansegera melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Dia tidak yakin Didalam kebenaran pernyataan tersebut. Sebab, Sebelumnya Itu Pembantu Ri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi Akansegera dijalankan Ke tahun 2025, sebagaimana tercantum Di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Aturan Fiskal tahun 2025.

Mulyanto menganggap ucapan Luhut sekedar pemanasan Topik, omong kosong dan tidak serius. Ia pun meminta agar Luhut jangan asal bicara Aturan yang bukan wewenangnya. Lantaran Akansegera membingungkan Kelompok yang Lagi Melakukanupaya bangkit Didalam keadaan yang sulit ini.

“Wacana ini kan sudah lama berkembang, Lantaran diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan Di distribusi BBM bersubsidi, Hingga mana orang kaya atau Kendaraan Pribadi mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ungkap Mulyanto Di keterangan tertulis, Hingga Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini kan ditujukan Untuk Kelompok miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah Membahas sikap pembiaran.

“Sambil Itu Pertamina proaktif Didalam Gadget Lunak MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi Hingga lapangan. Padahal ini kan Unjuk Rasa korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” lanjutnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran Di pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, Hingga mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata Hingga lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

“Karena Itu Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini Didalam merevisi Perpres Yang Terkait Didalam agar Lebih berkeadilan,” tutup Mulyanto.