Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite Di Pembatasan

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Membeberkan sinyal positif pembatasan Bahan Bakar Migas (BBM) Bantuan Pemerintah, Pertalite, tidak dikenakan Bagi taksi online. Tetapi ada wacana pengecualian Bagi taksi online kelas mewah dan Yang Terkait Didalam hal ini dikatakan butuh pengawasan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Membeberkan pembahasan soal pembatasan Pertalite Bagi taksi online masih dilakukan.

“Kemarin kalau enggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM Bantuan Pemerintah), tapi pengawasannya itu,” kata Agus Di Jakarta, Rabu (10/7), diberitakan Di.

Agus merespons hal itu Di ditanya tentang revisi Peraturan Pemimpin Negara 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Migas yang bakal menjadi dasar regulasi pembatasan Pertalite.

Dia juga melempar sinyal bahwa pemerintah Akansegera membatasi Pertalite berdasarkan volume silinder mesin kendaraan (cylinder capacity/cc) dan jenisnya. Kata Agus pihaknya tak ingin penyaluran BBM Bantuan Pemerintah berjalan tanpa pengawasan.

Dia menambahkan taksi online kelas mewah tak berhak menggunakan Pertalite.

“Siapa sih Pemakai yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan Bagi yang kendaraan Kelompok menengah,” ujar Agus.

Revisi regulasi dikatakan Sampai Sekarang belum terbit, walau demikian pemerintah rencananya bakal memberlakukan pembatasan Pertalite mulai 17 Agustus 2024.

Wacana itu dilempar Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan Di Menyoroti tentang efisiensi pemerintah, Pertamina dan pemberian Bantuan Pemerintah Untuk pemerintah yang tak Ke tempatnya.

“Dan juga pemberian Bantuan Pemerintah yang tidak Ke tempatnya. Itu sekarang Pertamina Untuk menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, Di mana orang yang tidak berhak Merasakan Bantuan Pemerintah itu Akansegera bisa kita kurangi,” kata Luhut Di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

(fea/fea)