Hukuman Politik Barat Bikin Puluhan Kapal Tanker Migas Menganggur

JAKARTA – Puluhan kapal tanker Migas yang Sebelumnya mengirim Migas mentah Rusia Di ini tetap kosong dan menganggur Ke lepas pantai Rusia, China, dan Turki Setelahnya terkena Hukuman Politik Barat . Hal ini dilaporkan Dari Bloomberg, Setelahnya mengutip data pelacakan.

Beberapa Bersama 53 kapal menjadi target Lantaran melanggar batas harga G7 Di Perdagangan Keluar Negeri Migas Rusia, Sambil Itu yang lain ditunjuk Untuk menjadi milik perusahaan tanker Bangsa Rusia, Sovcomflot. Sedangkan Hukuman Politik lainnya diberikan atas dugaan risiko lingkungan.

Di bulan Februari, AS menargetkan Sovcomflot dan lebih Bersama selusin kapal tanker yang berafiliasi Bersama perusahaan milik Bangsa. Baca Juga:Sukses Tikung Embargo Barat, Pendapatan Migas Rusia Melonjak

Menurut data yang dikutip, hampir semua operator Migas yang melanggar Hukuman Politik AS, Inggris, dan Uni Eropa Sebelum Oktober tidak dapat Memutuskan kargo apa pun Mulai Bersama Di Itu. Hanya tiga Bersama mereka yang dilaporkan tetap memuat kargo, dan Setelahnya Itu mematikan transponder Untuk menyembunyikan Karya Berikutnya.

Bloomberg mencatat, bahwa tarif pengiriman sempat Merasakan penurunan akibat Hukuman Politik, menjadi sinyal bahwa Hukuman Politik Barat sedikit banyak mengganggu pergerakan kapal. Akansegera tetapi gagal menaikkan biaya Rusia Untuk kargo individu.

Seperti diketahui Barat telah menerapkan batas harga bersama yang dilanjutkan Bersama embargo Migas lintas laut Rusia Di upaya Untuk memukul ekonomi Rusia. Samping Itu Hukuman Politik juga bertujuan meredam Migas mentah Rusia Datang Ke pasar Dunia agar tidak memicu Fluktuasi Harga.

Langkah-langkah tersebut diberlakukan Sebelum Desember 2022, dan diikuti Di Februari 2023 Dari pembatasan serupa Di Perdagangan Keluar Negeri produk Migas Rusia.

Moskow Menyambut Baik Bersama mengalihkan sebagian besar Perdagangan Keluar Negeri energinya Ke Asia, khususnya India dan China, Ke mana Migas mentah Rusia dapat dijual Ke atas batas harga Barat Lantaran New Delhi dan Beijing telah memilih Untuk tidak bergabung Bersama Hukuman Politik Di salah satu produsen Migas terbesar Ke dunia.

(akr)