Perpanjangan SIM Disebut Menyengsarakan Rakyat

—

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman Untuk Pertemuan Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Korlantas Polri mengungkapkan proses perpanjangan SIM sangat menyengsarakan Komunitas. Hal ini tak lain Lantaran pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

Benny mencontohkan salah satu Tindak Kejahatan yang ditemuinya, Hingga mana warga salah satu kabupaten Hingga NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh Hingga Kupang sebab mesin cetak SIM Hingga daerahnya Merasakan kerusakan.

“Hingga Area saya Hingga NTT, provinsi kepulauan, Untuk memperpanjang SIM saja harus datang Hingga Kupang. Ada SIM tertentu yang Hingga kabupaten lah. Hingga kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip Didalam YouTube.

“Lalu mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan Lalu ditangkap Didalam alasan SIM sudah mati,” tambahnya.

Menyambut Baik hal tersebut, Benny mengusulkan dua Nilai penting yang dapat dikaji Dari Korlantas Polri, yaitu berkaitan Didalam penghapusan perpanjangan SIM mulai tahun Di dan penerapan audit Yang Berhubungan Didalam perpanjangan SIM, termasuk Di pengusaha yang mencetak kartu SIM.

“Sekali lagi saya mengusulkan Untuk dimasukkan Untuk kesimpulan (Pertemuan), dua soal penting ini. Persoalan pertama hapus perpanjangan SIM dan STNK mulai tahun Dana 2025. Kesimpulan yang kedua lagi, audit. Panggil itu pengusaha (cetak SIM)-nya,” jelasnya.

Usulan SIM seumur hidup

Sebelumnya Untuk Pertemuan yang sama, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Sarifuddin Sudding mengusulkan penerapan SIM, STNK, dan TNKB seumur hidup, seperti yang telah diberlakukan Di KTP.

“Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali saja seumur hidup. Seperti KTP, supaya tidak membebani Komunitas,” ujar Sarifuddin, dikutip Didalam YouTube CNN Indonesia.

“Lantaran ini kan hanya Untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa tapi biayanya sangat luar biasa, dan itu dibebankan kepada Komunitas,” ujarnya lagi.

Sarifuddin mengusulkan jika terjadi Kartu Kuning berkendara, SIM hanya perlu dilubangi sebagai tanda. Setelahnya mencapai limit tertentu kepemilikannya bisa dicabut.

“Kalau terjadi Kartu Kuning cukup dibolongi aja, tiga kali dibolongi sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun bisa Merasakan lagi SIM,” tambahnya.

Sarifuddin juga meminta Di Korlantas Untuk mengkaji persoalan ini dan melakukan evaluasi.

“Karena Itu jangan ada perpanjangan gitu lho, supaya meringankan beban Komunitas yang Untuk Situasi yang sangat susah seperti Di ini,” tutupnya.

[Gambas:Video CNN]