Ribka Haluk Desak 11 Anggota DPRP Papua Pegunungan Jalur Otsus Segera Dilantik

JAKARTA – Wakil Pembantu Presiden Pembantu Presiden Untuk Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Di tegas Pemprov Papua Pegunungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan segera melantik 11 anggota DPRP Papua Pegunungan yang terpilih Lewat jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Ia menegaskan, proses pengangkatan 11 anggota DPRP Papua Pegunungan tersebut telah Memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan (SK) Pembantu Presiden Pembantu Presiden Untuk Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

“Untuk 11 orang anggota DPRP jalur pengangkatan Otsus khusus Untuk Provinsi Papua Pegunungan, sudah ada SK Pembantu Presiden Pembantu Presiden Untuk Negeri. Posisi SK sudah Hingga pemerintah Daerah (Pemda). Di sebab itu, kami tegaskan Untuk segera dilakukan pelantikan Pada 11 orang anggota Lembaga Legis Latif jalur pengangkatan Untuk Provinsi Papua Pegunungan ,” kata Ribka Hingga Kantor Kementerian Untuk Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/10/2026). Baca juga: Mengintip Sepotong Surga, Catatan Perjalanan Di Puncak Trikora Papua

Menurut Ribka, Pemprov Papua Pegunungan dan DPRP perlu segera menindaklanjuti SK tersebut Di melaksanakan proses pelantikan. Hal ini penting agar keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) Lewat mekanisme pengangkatan sebagaimana diamanatkan Untuk Keputusan Otsus dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya Hingga lembaga legislatif Daerah.

Ribka berharap proses pelantikan 11 anggota DPRP jalur pengangkatan Hingga Papua Pegunungan dapat segera ditindaklanjuti Supaya tidak Merasakan keterlambatan dibandingkan Di Daerah otonomi Terbaru (DOB) lainnya Hingga Tanah Papua. “Lantaran SK Pembantu Presiden Pembantu Presiden Untuk Negeri sudah diterbitkan dan keputusan pengangkatan Pada 11 orang anggota DPRP sudah ditetapkan, kami berharap proses Lanjutnya dapat segera ditindaklanjuti Di pemerintah Daerah Supaya pelantikan dapat segera dilaksanakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menyelesaikan tahapan yang menjadi kewenangannya Lewat penerbitan SK pengangkatan. Lantaran itu, Pemda diharapkan segera Memutuskan langkah administratif dan teknis yang diperlukan Untuk menjadwalkan serta merealisasikan pelantikan tersebut. “Intinya, penegasan Untuk segera dilakukan pelantikan Pada DPRP pengangkatan atau jalur Otsus tersebut,” tegasnya.