Rokok Ilegal Gerus Penerimaan Bangsa, Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar

JAKARTA – Langkah tegas Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) Di Membeberkan Perkara Hukum Hukum dugaan suap yang melibatkan pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan dan pengusaha rokok dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh Di tata kelola cukai. Pengungkapan ini menegaskan bahwa Kartu Kuning cukai bukanlah sekadar persoalan administratif biasa, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik Di ekonomi Bangsa.

Ekonom Piter Abdullah menilai, terbongkarnya Perkara Hukum Hukum suap ini menyingkap tabir penyimpangan Di sistem pengawasan yang berjalan Di ini. Indikasi kuat Menunjukkan adanya relasi gelap Di praktik industri rokok ilegal Didalam lemahnya integritas aparat penegak hukum.

“Ini momentum yang sangat penting Sebagai melakukan evaluasi menyeluruh Di tata kelola cukai. Dampaknya bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penerimaan Bangsa dan stabilitas industri,” ujar Piter Di keterangannya, Senin (20/4/2026).

Baca Juga: Keputusan Layer Mutakhir Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif

Lebih Jelas, Piter menegaskan, bahwa praktik peredaran rokok ilegal telah masuk Di kategori kejahatan ekonomi yang merugikan banyak pihak. Berdasarkan analisisnya, terdapat tiga dampak destruktif utama Di kejahatan ini. Pertama, setiap batang rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai secara langsung merampas potensi pendapatan Bangsa.