Deretan Bangsa Asal Produk Impor Kendaraan Pribadi Elektrik CBU Bisa Dapat Bebas PPnBM

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah membelokkan arah pemberian insentif bebas bea masuk dan Retribusi Negara Penjualan atas Barang Dagangan Mewah (PPnBM) Untuk Kendaraan Pribadi Elektrik Produk Impor CBU menjadi hanya berasal Bersama Bangsa yang punya kerja sama internasional Bersama Indonesia. Meski kesannya tak terbuka Untuk seluruh dunia, ada banyak Bangsa yang memenuhi syarat itu.

Syarat mengenai hal itu tertuang Di regulasi Mutakhir Peraturan Pejabat Tingginegara Penanaman Modal dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 2 ayat 6.

Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Pejabat Tingginegara Penanaman Modal/Kepala BKPM No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Produk Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Di Rangka Percepatan Penanaman Modal.

Di aturan terbaru tercantum keterangan pelaku usaha Merasakan pembebasan PPnBM dan bea masuk Produk Impor ditanggung pemerintah Untuk Produk Impor CBU. Insentif ini cuma diberikan Di batas waktu tertentu, yaitu sampai 31 Desember 2025.

Ada berbagai persyaratan Untuk pengimpor yang hendak menikmati Keputusan Mutakhir tersebut, Di antaranya harus berkomitmen melakukan perakitan Di Indonesia Bersama memenuhi TKDN yang sudah ditentukan.

Lalu Di Pasal 2 (a) menjelaskan insentif sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan Produk Impor Bersama Bangsa yang Memiliki perjanjian atau kesepakatan internasional Bersama Indonesia.

Di dokumen Perjanjian Perdagangan Bebas yang diunggah Kementerian Perdagangan, ada sejumlah Bangsa yang sudah bersepakat menjalin kerja sama internasional Bersama Indonesia, berikut daftarnya:

Indonesia-Uni Emirat Arab

Perjanjian Di Indonesia dan UEA diinisiasi lewat perjanjian yang dibahas Ke pertemuan daring Pejabat Tingginegara Perdagangan Muhammad Lutfi dan Pejabat Tingginegara Perdagangan Luar Negeri UEA, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi Ke 30 Maret 2021.

Perjanjian ini Untuk memperingati momentum hubungan diplomatik kedua Bangsa Di-45.

Kerja sama ini mencakup pengaturan Di bidang perdagangan Barang Dagangan, perdagangan jasa, Penanaman Modal, hak kekayaan intelektual, ekonomi Islam, Syarat asal Barang Dagangan, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi, pengadaan Barang Dagangan dan jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta Syarat hukum dan Permasalahan kelembagaan.

8 Bangsa berkembang (Developing Eight)

Samping Itu Indonesia juga Memiliki perjanjian kerja sama Di delapan Bangsa berkembang yang termasuk Di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kedelapan Bangsa itu Di lain Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Bangladesh, dan Mesir. Kedelapan Bangsa ini sepakat Untuk membentuk organisasi Developing Eight (D-8).

Organisasi ini dibentuk Untuk memperkuat kerja sama ekonomi, tanpa mengutamakan unsur keagamaan yang menjadi ciri mayoritas Bangsa D-8.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh Bangsa anggota Organisasiregional (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam Bangsa mitra (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Mutakhir, dan India).

Ke tanggal 15 November 2020, perjanjian RCEP telah disetujui dan ditandatangani Bersama seluruh Bangsa anggota Organisasiregional dan lima Bangsa mitra Ke KTT Organisasiregional Di-37 tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual Bersama Vietnam sebagai tuan Tempattinggal.

RCEP mewakili 29,6 persen Penduduk Dunia dunia, 30,2 persen PDB dunia, 27,4 persen perdagangan dunia.

Indonesia-Korea Selatan

Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) disepakati Bersama Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono dan Kepala Negara Lee Myung Bak Ke 2012.

Ke 19 Februari 2019, Indonesia dan Republik Korea sepakat Untuk melanjutkan perundingan IK-CEPA. Kedua belah pihak menandatangani IK-CEPA Ke tanggal 18 Desember 2020 Di Seoul, Korea dan secara resmi dilaksanakan Ke tanggal 2 Januari 2023.

Samping Itu ada pula perjanjian Korea Free Trade Area (AKFTA). Ini merupakan perjanjian Perdagangan Antar Negara yang melibatkan Bangsa-Bangsa Organisasiregional dan Korea Selatan.

Kerja sama ekonomi ini bertujuan Untuk mewujudkan perdagangan bebas dan memperlancar arus Barang Dagangan dan modal. Kerja sama ini menerapkan prinsip-prinsip Perdagangan Antar Negara yang dipromosikan Bersama Organisasi Perdagangan Dunia.

AKFTA ditandatangani Ke tanggal 22 November 2015, dan dilaksanakan Ke tanggal 12 November 2018.

Indonesia-Jepang

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Organisasiregional-Jepang (AJCEP) merupakan kolaborasi Untuk memperkuat integrasi ekonomi Di Organisasiregional dan Jepang, termasuk membangun kawasan perdagangan bebas, Memperbaiki daya saing Organisasiregional dan Jepang Di pasar dunia, serta meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan Barang Dagangan, jasa, dan Penanaman Modal.

AJCEP ditandatangani Ke tanggal 1 Desember 2008, dan dilaksanakan Ke tanggal 1 Maret 2018.

Ada pula perjanjian Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Ini merupakan perjanjian kemitraan ekonomi Di Indonesia dan Jepang yang didasarkan Ke prinsip EPA (Economic Partnership Agreement).

IJEPA ditandatangani Bersama kepala Bangsa Indonesia dan Jepang Ke 20 Agustus 2007 Di Jakarta dan mulai berlaku Ke tanggal 1 Juli 2008.

Perjanjian ini didasarkan Ke tiga pilar utama, yaitu liberalisasi, fasilitasi Penanaman Modal/perdagangan, dan kerja sama.

Indonesia-China

Lalu Bangsa yang Memiliki kerja sama perdagangan Bersama Indonesia adalah China. Hal ini lewat The Organisasiregional – Hong Kong, China Free Trade Area yang ditandatangani Ke on 12 November 12 2017 dan Digunakan Ke 4 Juli 2020.

Lewat aturan ini, kedua Bangsa bisa Memberi akses bebas investor Organisasiregional Untuk mentransfer dana Bersama Hong Kong Di Bangsa asal masing-masing.

Memperbaiki akses pasar Di bidang arsitektur, Metode, Belajar dan layanan lingkungan, serta Mengurangi hambatan teknis Di perdagangan.

Di Samping itu Indonesia juga Memiliki kesepakatan Di perjanjian Organisasiregional-China Free Trade Area (ACFTA). Ini merupakan kesepakatan Di Bangsa anggota Organisasiregional Bersama China Untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas Bersama menghilangkan atau Mengurangi hambatan perdagangan Barang Dagangan, baik tarif maupun nontarif.

Samping Itu, lewat perjanjian ini China juga bisa Memperbaiki akses pasar jasa, regulasi dan Syarat Penanaman Modal, serta Memperbaiki aspek kerja sama ekonomi Untuk Merangsang hubungan ekonomi Di pihak ACFTA Di Memperbaiki Keadaan Komunitas Organisasiregional dan China.

Indonesia-India

Bangsa yang bisa mengimpor Kendaraan Pribadi Elektrik secara bebas Di Indonesia yaitu India. Hal ini lewat The Organisasiregional-India Free Trade Area (AIFTA).

Perjanjian ini mulai berlaku Ke tanggal 1 Januari 2010. Berdasarkan Perjanjian tersebut, Bangsa-Bangsa Anggota Organisasiregional dan India sepakat Untuk saling membuka pasar Bersama lebih Mengurangi dan menghilangkan Retribusi Negara Ke 76,4 persen jenis Barang Dagangan, termasuk mesin dan kendaraan.

(can/fea)