Hasyim Asy’ari Diberhentikan Karena Itu Ketua Komisi Pemilihan Umum, Istana Akansegera Tindak Lanjuti Di Keppres

JAKARTA – Istana menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Nasional (DKPP) Yang Terkait Di pemberhentian Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum). Pihaknya Akansegera segera menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani Kartu Peringatan kode etik Untuk penyelenggara Pemungutan Suara Nasional,” ujar Koordinator Staf Khusus Pemimpin Negara Ari Dwipayana Untuk keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Ari mengatakan bahwa Istana Akansegera menindaklanjuti keputusan DKPP tersebut Di menerbitkan Keputusan Pemimpin Negara (Keppres).

“Mengenai Pembatasan pemberhentian tetap Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari Di DKPP Akansegera ditindaklanjuti Di penerbitan Keputusan Pemimpin Negara,” kata Ari.

Pemerintah, kata Ari, memastikan bahwa Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Serentak 2024 Akansegera berlangsung sesuai jadwal meski DKPP memberhentikan Hasyim Untuk jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

“Pemerintah memastikan Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, Lantaran terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu Sebagai mengisi kekosongan anggota Komisi Pemilihan Umum,” jelas Ari.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Nasional (DKPP) memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Untuk jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum).

Hal ini menjadi putusan DKPP Untuk sidang putusan Yang Terkait Di Perkara Hukum dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Di anggota PPLN Den Haag, Belanda. Untuk putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Untuk Pengadu.

“Dua, Memutuskan Pembatasan pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Sebelum putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Sidang Heddy Lugito Ke Ruang Diskusi Utama DKPP, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Pemimpin Negara RI Sebagai melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Sebelum putusan ini dibacakan. “Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.